“Pemerintah juga sebaiknya memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan proyek yang memakan biaya besar,” katanya.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmd Mattaliti menyoroti soal keharusan negara memberikan subsidi bagi hajat hidup rakyatnya. Sebab, subsidi merupakan amanat dari Pancasila yang dikejawantahkan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai bagian dari cita-cita dan tujuan nasional.
“Negara ini lahir untuk melindungi tumpah darah, mencerdaskan kehidupan dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Hal itu dilakukan dengan memastikan rakyatnya tidak semakin menderita dan miskin,” ujarnya.
Menurutnya, bila kenaikan harga BBM bersubsidi bakal membuat rakyat semakin menderita dan menambah jumlah kemiskinan, pemerintah semestinya terlarang mengambil langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan. Apalagi diyakini BLT belum seratus persen menjawab persoalan tingginya inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dia mengingatkan agar kewajiban negara memastikan rakyat, sebagai pemilik kedaulatan yang sah. Kemudian dapat mengakses kebutuhan hidupnya dengan layak. Terpenting, kian hari semakin sejahtera, bukan sebaliknya makin susah. Apalagi putus asa akibat kemiskinan yang terus melanda.
“Seolah subsidi untuk kepentingan hajat hidup orang banyak itu optional (pilihan, red), bisa dicabut sebagai pilihan. Itu karena kita memahaminya sebagai subsidi. Padahal itu kewajiban negara. Apakah nanti BLT juga akan terus-menerus? Mungkin tidak juga kan?”
Anggota Komisi VIII ini menilai kebijakan harga BBM subsidi dengan ‘mengakali’ pemberian BLT kepada masyarakat merupakan jalan sesaat dan tidak berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak solusi yang dapat dilakukan pemerintah selain menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, mekanisme pembatasan BBM bersubsidi secara ketat dapat diambil pemerintah.
