Pemerintah Diminta Perhatikan Upah Pekerja Bila BBM Bersubsidi Naik
Terbaru

Pemerintah Diminta Perhatikan Upah Pekerja Bila BBM Bersubsidi Naik

Kenaikan UMP di tengah kenaikan BBM bersubsidi bisa dilakukan untuk perlindungan pekerja. Mengingat subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah tidak merata. Dan ini berlaku untuk seluruh sektor usaha.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
Pemerintah Diminta Perhatikan Upah Pekerja Bila BBM Bersubsidi Naik
Hukumonline

Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Meski waktu kenaikan belum diumumkan secara resmi, namun pemerintah telah memberikan aba-aba berupa tambahan bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah menyentuh angka USD105 per barel membuat tekanan terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri. Harga minyak mentah, kurs, dan konsumsi yang lebih tinggi membuat subsidi dan kompensasi energi di tahun anggaran 2022 menjadi lebih tinggi dari alokasi yang telah diatur dalam APBN.

Namun menurut pengamat ekonomi INDEF Bima Yudhistira, pemerintah jangan hanya berfokus pada bansos untuk 40% kelompok pengeluaran terbawah. Pasalnya, kenakan BBM bersubsidi turut memukul kelas menengah rentan sebanyak 115 juta orang, sehingga perlu dilindungi oleh dana kompensasi kenaikan harga BBM.

Baca Juga:

“Tidak bisa berhenti pada PKH, atau BLT, tapi para pekerja yang upah minimumnya cuma naik 1% perlu dibantu dengan skema subsidi upah. Begitu juga dengan UMKM perlu diberikan dana kompensasi misalnya subsidi bunga KUR nya dinaikkan dua kali lipat, dikasih bantuan permodalan. Harga BBM bersubsidi naik, semua bisa kena dampaknya bahkan yang selama ini tidak menggunakan subsidi juga ikut kena inflasi,” kata Bima kepada Hukumonline, Rabu (31/8).

Tak hanya itu, proses pencairan bansos kompensasi BBM pun disinyalir akan bermasalah. Jika harga BBM naik dan pemerintah baru menghitung bansos dan belum akan cair 100%, maka efeknya sudah bisa menurunkan konsumsi rumah tangga. Bima menilai bansos seringkali bermasalah dalam hal pendataan dan kecepatan eksekusi.

“Misalnya BBM mau naik bulan September, maka bansos kompensasi idealnya akhir Agustus sudah cair semua,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait