Selain oleh PBH, lanjut Anggara, ada beberapa Dewan Pengurus Cabang (DPC) Peradi yang berinisiatif melakukan sosialisasi kewajiban bantuan hukum kepada para anggotanya. Yaitu DPC di Kota Malang dan Surabaya.
Kurikulum PKPA
Sembari menggencarkan kampanye kewajiban bantuan hukum, PBH juga mencari strategi lain agar para advokat sejak awal sadar dengan kewajibannya. Salah satunya dengan mengusulkan agar isu bantuan hukum dimasukkan dalam mata ajar di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
“Kalau sejak PKPA sudah disampaikan tentang bantuan hukum, mudah-mudahan para calon advokat itu sejak awal sudah peduli dengan kewajibannya memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin,” harap Anggara.
Di sisi lain, Anggara juga sudah menghitung berapa anggaran yang bisa dihemat Peradi jika sejak awal para calon advokat sudah sadar dengan kewajibannya. “Bayangkan saja berapa duit yang harus dikeluarkan untuk penyebaran informasi.”
Di bayangan Anggara, materi Bantuan Hukum di PKPA cukup disampaikan secara sederhana karena keterbatasan waktu. “Digambarkan saja bagaimana teknis menerima pengaduannya, bagaimana pelaporan pelaksanaanya ke PBH. Seperti itu saja.” Penambahan unsur filosofis dalam materi bantuan hukum akan lebih baik.
Terpisah, Ketua PKPA Peradi, Fauzie Hasibuan menuturkan sejauh ini sudah ada 19 materi wajib yang harus disampaikan dalam PKPA. “Materi bantuan hukum tidak termasuk di dalamnya. Hanya jadi mata ajar pilihan, tergantung penyelenggara PKPA,” kata Fauzie kepada hukumonline lewat telepon, Rabu (25/5).
Kendati begitu, Fauzie sependapat agar materi bantuan hukum dikenalkan kepada para calon advokat sejak awal. Tapi, memasukkan materi bantuan hukum kedalam kurikulum PKPA, bukan perkara mudah. Soalnya, dengan materi kurikulum yang ada sekarang saja sudah banyak keluhan dari para peserta. “Katanya 19 mata ajar itu terlalu banyak. Minta dikurangi. Tapi nanti akan kita bahas di Rakernas Juni mendatang.”
Sambil menunggu hasil pembahasan di Rakernas, Fauzie berharap para penyelenggara PKPA bisa menyisipkan dan menekankan materi bantuan hukum pada mata ajar PKPA lain yang sudah ada. “Seperti di materi hukum acara atau kode etik.”
