Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak
Berita

Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak

Sejumlah anggota Baleg mengusulkan perluasan ruang lingkup terkait penerima dan pemberi bantuan hukum serta jenis perkara.

Fat/Sam
Bacaan 2 Menit
Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak
Hukumonline

Proses pembahasan awal naskah RUU Bantuan Hukum di Badan Legislasi DPR (Baleg) akhirnya rampung. Selasa (20/4), seluruh fraksi di DPR menyatakan setuju untuk menjadikan RUU Bantuan Hukum sebagai RUU usul inisiatif Dewan. Selanjutnya, RUU ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. Setelah itu, RUU akan dilimpahkan kepada komisi terkait untuk dibahas bersama-sama dengan pemerintah.

 

“Ini sudah menjadi produk usulan kita, meskipun masih banyak ketidaksempurnaan, bisa diselesaikan pada pembahasan bersama pemerintah,” kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono seusai rapat panitia kerja.

 

Saat menyampaikan pandangan fraksi, Anggota Baleg dari Fraksi Partai Golkar Basuki Tjahaya Purnama menilai RUU Bantuan Hukum masih mengusung semangat mempersulit orang miskin untuk mendapat bantuan hukum. Seharusnya, kata Basuki, RUU tidak membatasi pihak yang boleh membantu orang miskin hanyalah kalangan advokat dan paralegal saja.

 

Ia mengusulkan agar kualifikasi pihak yang dapat memberi bantuan hukum cuma-cuma diperluas. Dari kunjungan kerja yang dilakukan ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Basuki menemukan bahwa kalangan akademisi dan LSM bisa membantu orang miskin yang terkena masalah hukum. “Nilai filosofi undang-undang ini jadinya tidak ada. Seharusnya bantuan hukum yang dimaksud tidak boleh membatasi siapa saja yang akan membantu,” katanya.

 

Anggota Baleg dari Fraksi PPP, Ahmad Yani mengatakan akademisi dan LSM sebenarnya bisa masuk kualifikasi paralegal sebagaimana diatur Pasal 5. Yani mengakui bahwa Pasal 5 memang tidak memperinci definisi paralegal. Untuk itu, ia mengusulkan agar setidaknya pada bagian penjelasan dipaparkan siapa-siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

 

“Hadirnya UU ini tidak mematahkan pihak lain yang memiliki program bantuan hukum kepada orang miskin,” ujar politisi yang juga berlatarbelakang advokat ini.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info