Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak
Berita

Bantuan Hukum Probono Diusulkan Mencakup Kasus Pajak

Sejumlah anggota Baleg mengusulkan perluasan ruang lingkup terkait penerima dan pemberi bantuan hukum serta jenis perkara.

Hukumonline News
Hukumonline News
Fat/Sam
Bacaan 2 Menit

 

Anggota Baleg lainnya, Ali Wongso Halomoan Sinaga mengusulkan agar kriteria orang yang menerima bantuan hukum bantuan hukum cuma-cuma lebih diperinci. “Tidak cukup hanya orang miskin saja,” tukasnya. Menurut Ali, perempuan dan anak-anak yang teraniaya juga harus disebutkan secara jelas dalam RUU Bankum.

 

Didi Irawadi Syamsuddin, Anggota Baleg dari Partai Demokrat, meminta agar RUU Bantuan Hukum memperluas jenis masalah hukum yang bisa diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Menurut Didi, Pasal 4 Ayat (4) seharusnya juga menyebutkan selain perkara perdata, pidana dan tata usaha negara, bantuan hukum cuma-cuma juga dapat diberikan untuk perkara perburuhan dan pajak. “Setidaknya perkara seperti ini banyak melibatkan orang miskin,” katanya.

 

Komnas Bantuan Hukum

Ketua Panitia Kerja Dimyati Natakusumah mengatakan pembahasan RUU Bantuan Hukum di Baleg baru berjalan 20 persen. Makanya, ia mengakui bahwa naskah RUU ini belum maksimal. Dimyati berharap pembahasan bersama pemerintah nanti dapat menyempurnakan RUU itu.

 

“Pembahasan baru 20 persen. Masih panjang. Kita rangkum semua masukkan agar RUU menjadi sempurna secara substansi bisa masuk,” mantan Bupati Pandeglang ini menambahkan.

 

Dimyati mengungkapkan, dari hasil pembahasan di Baleg, beberapa substansi penting yang masih perlu didalami antara lain definisi penerima dan pemberi bantuan hukum, ruang lingkup, pembiayaan, sanksi, dan Komisi Nasional Bantuan Hukum. Yang terakhir ini adalah pengembangan dari Badan Bantuan Hukum yang tercantum pada naskah RUU versi awal. “Komnas Bantuan Hukum ini sendiri bersifat fungsional. Artinya, bisa dibentuk di seluruh kabupaten/kota jika diperlukan,” ujarnya.

 

Sebelumnya, kepada hukumonline, Ketua Baleg Igantius Mulyono menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, Komisi Nasional Bantuan Hukum akan merangkul pos bantuan hukum yang telah ada. “Sistem kerja dari Komisi Nasional Bantuan Hukum ini adalah dengan merangkul dan memberdayakan seluruh pos bantuan hukum yang sudah ada saat ini,” paparnya.

 

Komisi ini, kata Ignatius, bukan sebagai pelaksana langsung dari pemberian bantuan hukum. Komisi, lanjut Ignatius, hanya berperan sebagai pembuat aturan main bagi para lembaga bantuan hukum yang ada dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Komisi juga akan menjadi pengatur soal anggaran yang akan diberikan kepada pos atau lembaga bantuan hukum.

 

“Komisi Nasional Bantuan Hukum yang akan mengatur alokasi dana yang akan diberikan kepada pos bantuan hukum yang sudah ada. Termasuk biaya operasionalisasi,” tambahnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info