Mendagri menjelaskan, setiap ada OTT dirinya selalu melapor kepada Presiden jika sudah ada keterangan resmi atau menerima surat resmi dari KPK. Biasanya, ia akan menelpon dulu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Saya lapor kepada Pak Mensesneg, setelah ada surat. Itu dasarnya,” ungkap Mendagri Tjahjo Kumolo.
(Baca Juga: KPK: Suap Bupati Subang Diduga untuk Kampanye Pilkada)
Seperti diketahui, KPK kembali mengamankan delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Subang, Jawa Barat, Selasa (13/2) malam. Dalam OTT tersebut turut diamankan Bupati Subang Imas Aryumningsih. Imas bersama tiga orang lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perizinan di Pemkab Subang.
Diketahui, Imas maju sebagai calon Bupati Subang berpasangan dengan Sutarno dalam Pilkada Subang 2018. Imas merupakan calon petahana atau incumbent. "Sebagian uang yang diterima diduga untuk kampanye bupati," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di Gedung KPK.
Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap Bupati Ngada, Provinsi NTT Marianus Sae. Ia diduga menerima uang terkait dengan sejumlah proyek di daerah tersebut sekitar Rp4,1 miliar. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan untuk 2018 ini saja jumlah proyek yang ada di kabupaten tersebut senilai Rp4,1 miliar.
Jumlah ini belum termasuk proyek-proyek lain yang dikerjakan pada kurun waktu 7 tahun terakhir atau sejak 2011 lalu. Ada dugaan kuat jika Marianus menggunakannya sebagai dana kampanye dirinya yang berencana akan maju pada Pilgub NTT 2018 ini.