Bawaslu Minta Penanganan Sengketa Daerah Diprioritaskan
Berita

Bawaslu Minta Penanganan Sengketa Daerah Diprioritaskan

Untuk kasus yang tak rumit, akan disupervisi melalui telepon. Sedangkan aduan yang bersifat serius Bawaslu akan mengirim tim ke lokasi.

Hukumonline News
Hukumonline News
RED/ANT
Bacaan 2 Menit
Ilustrasi Pilkada: BAS
Ilustrasi Pilkada: BAS

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pemberian prioritas bagi pengawas pemilu di daerah yang memiliki aduan sengketa pasangan bakal calon Pilkada 2015. "Kami sepakat bahwa terhadap daerah yang ada sengketa itu supaya panwas benar-benar memberi prioritas," kata Ketua Bawaslu Muhammad di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (25/8).

Bawaslu juga telah membentuk tim dan membagi wilayah terkait pemeriksaan sengketa. Untuk daerah dengan kasus yang tidak rumit, maka Bawaslu hanya akan melakukan supervisi melalui telepon. Namun, untuk daerah yang sifat aduannya serius, Bawaslu akan mengirim tim ke lokasi.

Bawaslu juga telah melakukan konsolidasi laporan. Dalam proses tersebut pihaknya telah menemukan banyak aduan sengketa. Kebanyakan gugatan yang diajukan terkait dengan pendiskualifikasian penetapan calon oleh KPU yang diumumkan kemarin, Senin (24/8).

"Hampir di seluruh provinsi, khususnya kabupaten-kota. Lebih dari 10 (gugatan pasangan bakal calon), saya yakin akan terus bertambah," ucap Muhammad.

Berdasarkan Pasal 143 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Pilkada), Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan paling lama 12 hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Pasangan calon yang ditetapkan tidak memenuhi syarat dapat mengajukan gugatan ke Panwaslu dengan membawa surat keterangan tidak lolos dari KPU daerah setempat. Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten-Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.

Seandainya pasangan bakal calon kalah dalam proses sengketa panwas, pasangan bakal calon masih bisa megajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2015."Walaupun waktunya 12 hari, kami harapkan tidak sampai 12 hari bisa lebih efektif," tukas Muhammad.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menetapkan bahwa pasangan calon yang lolos penelitian persyaratan menjadi pasangan calon peserta Pilkada tahun 2015. Proses penetapan tersebut berlangsung di 261 daerah dengan rincian sebanyak sembilan provinsi, 219 kabupaten dan 33 kota.

Sebagaimana dirilis dari laman resmi KPU,  pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan di tingkat provinsi sebanyak 20 pasangan yang terdiri dari 19 pasangan dukungan partai politik dan satu pasangan dari perseorangan. Untuk tingkat kabupaten sebanyak 644 pasangan yang terdiri dari 554 pasangan dukungan partai politik dan 11 dari perseorangan.

Sedangkan untuk tingkat kota sebanyak 101 pasangan calon yang telah memenuhi syarat. Dari total tersebut, 81 pasangan didukung oleh partai politik dan 20 pasangan peseorangan. Sehingga, sebanyak 765 pasangan calon telah memenuhi syarat yang terdiri dari 664 pasangan didukung oleh partai politik dan 121 pasangan perseorangan.

Sedangkan untuk pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak satu pasngan di tingkat provinsi yakni berasal dari dukungan partai politik. Pasangan calon di tingkat kabupaten sebanyak 46 yang terdiri dari 19 pasangan dukungan partai politik dan 27 pasangan perseornagan.

Sedangkan di tingkat kota, sebanyak 12 pasangan calon yang terdiri dari dua pasangan dukungan partai politik dan 10 pasangan perseorangan. Sehingga, total 59 pasangan calon yang tidak memenuhi syarat yang terdiri dari 22 pasangan dukungan partai politik dan 37 pasangan dari perseorangan.

“Proses penetapan pasangan claon ini dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rapat pleno tertutup, tetapi diumumkan secara terbuka, selanjutnya pengundian nomor urut juga terbuka. Kemudian bagi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, baik dari dukungan partai politik maupun perseorangan, mereka punya hak untuk membanding melalui sengketa penetapan pasangan calon dan KPU sebagai pihak yang menetapkan, siap menghadapi gugatan yang mungkin akan diajukan bagi yang keberatan atas proses penetapan ini,” tegas Husni.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info