Sertifikasi di bidang hukum mencerminkan seorang lulusan hukum memiliki kualifikasi keahlian profesi yang diinginkan. Sertifikasi dibutuhkan sebagai pengakuan bahwa seseorang telah lulus di suatu bidang tertentu.
Sertifikasi di bidang hukum harus mewajibkan seseorang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus sesuai dengan kualifikasi keahlian profesi yang diinginkan. Selain pendidikan dan pelatihan, terdapat ujian yang diselenggarakan untuk mengukur pemahaman calon kandidat.
Baca Juga:
Untuk di bidang hukum terdapat beberapa sertifikasi khusus yang akan memberikan nilai tambah pada seorang lulusan hukum, di antaranya yaitu:
1. Certificate Legal Auditor atau C.L.A
Legal auditor berperan melakukan analisis risiko hukum serta kesesuaian dokumen hukum yang dibuat dengan tertib hukum nasional. Untuk mendapatkan sertifikasi legal auditor, seseorang harus memenuhi persyaratan khusus untuk menjadi legal auditor.
Terdapat kurikulum pendidikan dan pelatihan yang harus ditempuh, bahkan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Penyelenggara sertifikasi legal auditor juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang lembaga dan harus bernaung di bawah organisasi profesi Auditor Hukum Indonesia.
2. Certified Procurement Legal Consultant atau C.P.L.C
Sertifikasi ini adalah sertifikasi untuk konsultan hukum pengadaan. Agar anggaran dikelola dengan baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan hukum, maka pengadaan tidak bisa dilakukan sembarangan.
Dasar hukum penunjangnya adalah Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Konsultan hukum pengadaan menjadi salah satu elemen bersama ahli konstruksi, ahli pengadaan, ahli lingkungan, ahli keuangan negara, ahli appraisal, dan ahli quantity surveyor. Ruang lingkup konsultan hukum pengadaan adalah menyelenggarakan kebutuhan hukum untuk pengadaan barang atau jasa pemerintah.
3. Certified Construction Contract Legal Expert (C.C.C.L.E)
Sertifikasi ini diperuntukkan bagi ahli kontrak kerja konstruksi. Sertifikasi ini berkorelasi dengan pengadaan gedung bangunan yang mencakup persoalan konstruksi dan dalam dunia hukum konstruksi tidak sesederhana ‘tukang bangunan’.
Sebuah pembangunan, terutama gedung pemerintahan memerlukan dokumen yang disesuaikan dengan ketentuan. Proses pembuatannya pun bekerjasama dengan swasta dalam bentuk tender. Peran ahli kontrak kerja konstruksi yaitu membangun sesuai dengan kehendak pemerintah dan swasta.
4. Notaris Khusus Koperasi
Profesi hukum notaris khusus koperasi merupakan sertifikasi khusus dari notaris yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan hukum untuk koperasi. Syarat mutlak untuk mendapatkan wewenang ini adalah lulusan hukum harus menjadi notaris terlebih dahulu.
Kemudian, notaris dapat mengikuti pembekalan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM lalu diberi sertifikat tanda bukti khusus. Kekhususan profesi ini tertuang dalam dasar hukum Kepmen Koperasi dan UMKM No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004.
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.
Pendidikan khusus PPAT diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agraria atau pertanahan. Jabatan PPAT bisa didapatkan ketika lulus ujian dan telah menjalani magang di kantor PPAT paling sedikit 1 tahun setelah lulus pendidikan kenotariatan.
















