Dekan FH Unpar Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna.
Ia menuturkan gagasan yang dituangkan Prof Jimly dalam karyanya itu menerangkan perihal pilar-pilar demokrasi dapat ditegakkan seiring dengan penegakan hukum dan secara resiprokal penegakan hukum yang baik akan mendorong negara ke arah yang demokratis. Agar kemudian sebagai negara yang demokratis tentunya akan mendorong penghormatan hak asasi manusia (HAM).
Liona berharap melalui gagasan yang dituangkan Prof Jimly melalui karya-karyanya dapat lebih membuka pemikiran kalangan civitas akademika ataupun yuris pada umumnya seputar hukum tata negara. “Mudah-mudahan buku buah pemikiran Prof jimly ini bisa membuka pikiran kita tentang hukum ketatanegaraan, demokrasi, dan HAM demi Indonesia lebih maju lagi.”
“Tulisan-tulisan yang Prof Jimly gagas dalam buku ini, saya melihat, ada beberapa hal yang memang mungkin saat ini konsepnya masih sangat relevan. Tapi ada beberapa yang mungkin sifatnya normatif. Perlu ada update Prof. Jadi inti yang saya ingin sampaikan, perlu ada edisi revisi,” kata Pengajar Hukum Tata Negara FH Unpar Dr. W. M. Herry Susilowati dalam kesempatan ini.
Pengajar Hukum Tata Negara FH Unpar Dr. W. M. Herry Susilowati.
Sebab menurutnya, pemikiran yang dituangkan Prof Jimly amat menarik dan memberikan manfaat bagi kalangan yuris yang menekuni hukum ketatanegaraan. Demikian halnya bagi mahasiswa hukum agar memperoleh pemahaman yang bersifat teori. Meski kebanyakan pemahaman hukum tata negara lebih banyak berbicara praktis ketimbang mengakar pada teori.
Dari buku Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi yang telah dicermati oleh Direktur Eksekutif Poskolegnas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nur Rohim Yunus, yang secara judul telah selaras dengan isi yang dipaparkan Prof Jimly dalam bukunya. Unsur-unsur pilar seperti pembahasan mengenai negara hukum, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan atau trias politika, kemudian partisipasi publik juga dibahas dengan tajam.