Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025. RUU ini diusulkan anggota DPR dari fraksi PKB, Nasdem, dan PDIP. Ini bukan kali pertama RUU MHA masuk prolegnas.
Kepala Badan Keahlian (BK) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Profesor Bayu Dwi Anggono, mengatakan RUU ini sudah 15 tahun bertengger dalam daftar prolegnas, awalnya periode 2010-2014 dengan judul Pengakuan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Masuk lagi Prolegnas 2015-2019 dan 2020-2024 dengan judul RUU MHA.
RUU sudah disusun melalui harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi melalui panja yang dibentuk badan legislasi (baleg) DPR. Tapi rapat baleg 4 September 2020 silam belum menetapkan RUU ini menjadi inisiatif DPR sehingga RUU MHA tidak berstatus sebagai carry over. BK DPR menerima surat tertanggal 25 Juni 2025 yang intinya pengusul meminta bantuan menyusun naskah akademik dan RUU MHA.
Dari kronologi tersebut Prof Bayu menyebut sedikitnya ada 3 tantangan yang harus diselesaikan naskah akademik dan RUU MHA. Pertama, RUU ini bersifat organik karena perintah langsung Pasal 18B UUD RI Tahun 1945. Kedua, selama kekosongan hukum banyak putusan MK yang muncul. Antara lain berkaitan dengan hutan dan tanah adat.
“MK memberikan judicial order untuk segera ditindaklanjuti,” kata Prof bayu dalam diskusi RUU MHA di kompleks DPR, Kamis (02/10/2025) lalu.
Baca juga:
- Tumpang Tindih Regulasi Hutan Adat, Apa Kabar RUU Masyarakat Hukum Adat?
- RUU Masyarakat Hukum Adat Perlu Menjamin 12 Hak Asal Usul
Ketiga, banyak usul dari berbagai kalangan masyarakat sipil dan baleg di tahun 2020. Pengusul RUU berharap BK DPR dapat merangkum, menyusun dan memodifikasi ketiga tantangan tersebut dalam RUU MHA. Alhasil BK DPR menindaklanjuti permintaan pengusul dengan menyusun baru RUU berbasis kompilasi bahan dan dokumen yang ada sebelumnya.
















