Namun, ada dampak negatif dari kebijakan tersebut. Pertama, daya tahan bangsa Indonesia bakal dengan mudah dipelajari pihak asing secara mendalam. Hal dapat diketahui dari kegiatan penelitian yang dilakukan dosen asing bersama mahasiswanya. Sebab, hasil riset mereka dapat memetakan karakteristik wilayah, suku, dan sumber daya manusia, sumber daya alam secara lengkap.
“Ini berbahaya, karena ada penyusupan budaya. Karena itu, pemerintah mesti berhati-hati ketika mengambil kebijakan dosen impor ini,” ujar Sutan mengingatkan.
Dampak negatif lain yang perlu diantisipasi atas melemahnya ketahanan nasional. Mulai pertahanan dan keamanan, pangan, sosial, budaya dan politik. Menurutnya, pemerintah mesti melakukan kajian mendalam secara komprehensif sebelum memutuskan kebijakan ini. “Jangan pertukaran pintu masuk infiltrasi yang merusak daya tahan bangsa dan memperlemah posisi tawar bangsa Indonesia di mata dunia,” ujar politisi Partai Gerindra itu. Baca Juga: Kalangan Parlemen Kritik Perpres Kemudahan Masuknya TKA
Anggota Komisi X DPR, Anang Hermansyah mempertanyakan urgensi rencana kebijakan ini. Menurutnya rencana tersebut menjadi bagian dari dampak pelaksaan Pasal 3 huruf e Perpres 20/2018. Pasal 3 huruf e menyebutkan, “Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:..e. lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;”.
Anang membandingkan jumlah dosen asing yang bakal didatangkan dengan komposisi jumlah mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta. Anang menyebut pada 2014/2015 jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri sebanyak 1,9 juta. Sedangkan di perguruan tinggi swasta sebanyak 3,9 juta. Sedangkan jumlah dosen di perguruan tinggi negeri sebanyak 63.704 orang dan perguruan tinggi swasta sebanyak 108.067 dosen.
Anang mengakui perbandingan antara jumlah mahasiswa dengan dosen mengalami ketimpangan. Data tersebut mengalami perubahan sejak terbitnya kebijakan Kemensitekdikti yang terbilang ketat terhadap perguruan tinggi yakni terkait perekrutan dosen profesional dengan mendorong nomor induk dosen nasional.
“Tetapi, bila terdapat kekurangan jumlah dosen di bidang tertentu misalnya, solusi tidak melulu dengan mengimpor dosen asing dari negara luar,” kritiknya.
