Menurutnya, posisi perempuan memiliki peran penting dalam menyadarkan agar tidak terjadi aksi tersebut terhadap anak dan keluarga. Termasuk membangun ketahanan keluarga agar tidak terpengaruh ideologi kekerasan atau dapat terhindar dari pemahaman radikalisme.
“Kepolisian mesti mengusut tuntas atas insiden aksi teror bom bunuh diri yang melibatkan anak-anak,” pintanya.
Sementara Ketua Gerakan Perlindungan Anak Asa Negeri (Generasi) Ena Nurjanah berpendapat pelibatan anak dalam aksi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius terhadap anak sebagai korban. Alih-alih menanamkan ideologi anti kekerasan terhadap anak oleh orang tuanya, malah mengajarkan ideologi kekerasan atau terorisme.
“Dampak yang dihasilkan dari perlakuan salah melalui penanaman ideologi rerorisme/radikalisme ini. Bahkan sudah sangat jelas dapat membahayakan dirinya dan orang sekaligus,” ujarnya.
Ena merujuk Pasal 76 B UU UU 35/2014 yang menyebutkan, “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”. Menurutnya, terhadap mereka yang melakukan perlakuan salah terhadap anak bakal dijerat sanksi pidana dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 77 B.
“Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lain harus sigap mencermati adanya potensi anak-anak yang telah terpapar ajaran teorisme/radikalisme,” ujarnya mengingatkan.
Seperti diketahui, sebanyak empat orang anak yakni, Fadila Sari, Vamela Rizkita, Yusuf Fadil, dan Irman Ali terlibat aksi bom bunuh diri di Gereja Santa Maria di Jalan Ngagel Madya, Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya di Jalan Arjuno. Keempatnya merupakan anak dari pasangan terduga pelaku bom bunuh diri di Surabaya, yakni Dita Febrianto dan Puji Kuswari pada Minggu (13/5) lalu.
