Begini Implikasi UU PPSK terhadap LAPS SJK dan Industri Fintech
Utama

Begini Implikasi UU PPSK terhadap LAPS SJK dan Industri Fintech

Penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan patut dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat.

Ferinda K Fachri
Bacaan 3 Menit
Narasumber dalam Diskusi Hukumonline 2023 bertajuk 'UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia: Implikasi dan Implementasinya', Senin (27/2/2023). Foto: RES
Narasumber dalam Diskusi Hukumonline 2023 bertajuk 'UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia: Implikasi dan Implementasinya', Senin (27/2/2023). Foto: RES

Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memuat 27 BAB dan 341 pasal telah ditetapkan dan berlaku efektif per 12 Januari 2023 lalu. Pemerintah menginisiasikan lahirnya UU ini sebagai bentuk upaya dalam reformasi sektor keuangan agar lebih mengikuti perubahan zaman. Diantara sektor yang terdampak atas terbitnya UU PPSK ialah Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan industri financial technology (Fintech).

“Kita harus menciptakan forum yang convenience bagi penyelesaian sengketa di Indonesia,” ujar Ketua Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), Himawan E. Subiantoro dalam Diskusi Hukumonline 2023 bertajuk “UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Indonesia: Implikasi dan Implementasinya”, Senin (27/2/2023).

Hukumonline.com

Ketua LAPS SJK Himawan E. Subiantoro.

Ia menilai UU PPSK tak dipungkiri upaya pemerintah melakukan reformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan dan pengembangan serta penguatan industri. Di mana diterapkan upaya penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga di bidang sektor keuangan, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga:

Penguatan hubungan pengawasan dan pengaturan antar lembaga itu dilakukan melalui hadirnya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada mekanisme pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial pada jejaring pengaman sistem keuangan. "Penguatan lembaga yang berwenang sebagai pengatur dan pengawas sektor keuangan dilakukan untuk menjaga kestabilan industri sektor keuangan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat itu sangat penting," kata dia.

Himawan menyampaikan di samping ketiga poin tersebut, dengan lahirnya UU PPSK lantas mempertegas mandat OJK dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi serta konglomerasi keuangan. Tak hanya itu, kewenangan OJK pasca terbitnya UU PPSK menambahkan kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi koperasi.

Tepatnya, terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, Pelindungan Konsumen, dan pengawasan perilaku pasar (market conduct). Penambahan mandat bagi OJK ini dipandang bertujuan guna mengawal sektor keuangan nasional menjadi semakin kuat dan berkembang.

"LAPS-SJK masuk dalam Pasal 232 UU PPSK, bukan LAPS SJK, tapi LAPS SK. Nah, Pasal 233 ayat (2) huruf d mengatur penyelesaian sengketa sektor keuangan di luar pengadilan melalui badan atau lembaga penyelesaian sengketa. Ini yang diatur dalam UU kita,” terangnya.

Lebih lanjut dalam Pasal 244 UU PPSK, perihal LAPS SK bakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Sektor Keuangan (OJK). Dalam hal ini, Himawan memiliki dugaan adanya kemungkinan perubahan pada POJK No.61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Patut diketahui, kedudukan LAPS SJK setelah UU PPSK terbit kini memiliki cakupan sengketa yang bertambah jenis dan jumlahnya.

“Jadi sekedar informasi, Fintech itu sebelumnya diatur oleh POJK dan hanya POJK saja yang mengatur Fintech sebelumnya yaitu POJK No.1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Kemudian POJK No.10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Dengan adanya UU PPSK ini, Fintech itu mendapat kejelasan,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Firlie Ganinduto dalam kesempatan yang sama.

Kejelasan terhadap eksistensi industri fintech di level UU yang terakomodir melalui UU PPSK ini dapat dijumpai dalam BAB XVI UU PPSK yang mengatur terkait Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Ke depan, berbagai peraturan turunan sebagai pelaksana dari UU PPSK yang relevan akan diterbitkan sehubungan dengan itu. Utamanya, aturan pelaksana tersebut jelas bakal relevan bagi anggota AFTECH yang terdiri atas berbagai model bisnis.

Hukumonline.com

Wakil Sekretaris Jenderal II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto. 

Kemudian Penguatan Asosiasi Penyelenggara ITSK, dengan kondisi dewasa ini tengah dilakukan upaya integrasi AFPI kepada AFTECH. Terhadap perubahan struktur pengaturan dan pengawasan terhadap Fintech, dilakukan antisipasi dalam menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi perusahaan fintech ke depan. Seperti ketentuan batasan modal minimum, keamanan siber, spesifikasi model bisnis, dan hal-hal lainnya baik operasional maupun korporasi.

“AFTECH terus mengimbau anggota kami untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas praktik Governance, Risk dan Compliance (GRC) pada perusahaan masing-masing. AFTECH juga terus memposisikan diri menjadi mitra strategis pemerintah dalam hal-hal seperti pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan yang relevan bagi fintech, maupun membantu meningkatkan edukasi dan literasi,” kata Firlie.  

Sebagai informasi, AFTECH telah menetapkan Kode Etik/Pedoman Perilaku terkait penyelenggaraan fintech yang bertanggung jawab sebelum UU PPSK diundangkan. Namun, kini dalam Pasal 215 ayat (3) UU PPSK telah mengatur bahwa Tata Kelola dan Manajemen Risiko merupakan salah satu prinsip yang diwajibkan dalam UU PPSK untuk diterapkan oleh penyelenggara ITSK. Hal yang perlu selalu diperhatikan penyelenggara fintech diatur selengkapnya dalam Pasal 231 UU PPSK.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info