Komisi V DPR masih menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ). Untuk menjaring masukan, Komisi V mengundang pimpinan platform transportasi daring dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, mengatakan ini adalah revisi ketiga UU LLAJ arahnya membenahi berbagai aturan dan mengadopsi perkembangan yang ada di masyarakat. Persoalan yang harus dicari solusinya antara lain transportasi daring belum punya cantolan hukum setingkat UU.
Padahal dalam praktiknya transportasi daring sudah melayani masyarakat umum melakukan mobilitas rutin. Minimnya regulasi menimbulkan berbagai masalah. Awalnya ada beberapa skenario yang disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan itu mulai dari membuat UU khusus angkutan daring, atau merevisi UU LLAJ.
“Berdasarkan masukan dari para pakar, kelompok kepentingan dan lain-lain. Maka kami sepakat merevisi (UU LLAJ,-red),” kata politis fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam RDPU di Komisi V DPR, Rabu (5/3/2025) kemarin.
Baca juga:
- Revisi UU LLAJ Lebih Praktis Ketimbang Membuat UU Baru
- Lewat RUU LLAJ, Kewenangan Penerbitan SIM Diusulkan Beralih ke Kemenhub
- Pengemudi Taksi Online Minta ‘Pengakuan’ di UU LLAJ, Begini Pandangan Ahli
Revisi UU LLAJ akan menyasar beragam substansi seperti hak dan kewajiban para pihak yang intinya semua mendapat perlindungan hukum secara memadai. Komisi V berupaya maksimal memperhatikan kepentingan semua pihak. Serta mencermati semua perkembangan angkutan daring mengingat mitra kerja Komisi V antara lain Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR.
Lasarus mencatat ada perselisihan pandangan dan tarik menarik kepentingan antara operator dengan mitranya. Definisi mitra sifatnya sementara karena sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur. Para pihak harus ditempatkan sesuai posisinya. RUU LLAJ sangat urgen guna mencegah munculnya persoalan yang lebih besar ke depan.
