Bahkan, Onny juga belum dapat menjelaskan mengenai risiko dari mata uang Libra ini. “Ini (Libra) produk baru yang perlu dipelajari dan dipahami dahulu. Apalagi barangnya belum ada dan baru plan,” jelas Onny, Rabu (19/6).
Perlu diketahui, sikap BI terhadap mata uang kripto tidak mengakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.
Masyarakat Diminta Waspada
Sementara itu, dosen hukum bisnis Universitas Bina Nusantara (Binus), Bambang Pratama, mengimbau agar masyarakat tidak tergiur menggunakan mata uang kripto Libra tersebut. Hal ini karena belum adanya payung hukum yang melegalkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran. Perlu diketahui, BI saat ini masih melarang penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.
“Jangan digunakan dulu sebelum ada respon dari pemerintah. Wait and see terlebih dahulu khawatir nanti Libra dilarang beredar di Indonesia dan uang masyarakat yang sudah masuk tidak bisa kembali. Jadi saat ini masih spekulasi bentuknya,” jelas Bambang kepada hukumonline, Kamis (20/6).
Bambang juga menilai penggunaan mata uang kripto ini juga menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, terdapat juga risiko moneter, persaingan usaha, perlindungan data pribadi hingga pencucian uang.
Meski demikian, Bambang menjelaskan penggunaan mata uang kripto ini tidak dapat dihindari lagi melihat semakin masifnya pihak-pihak terus menerbitkan mata uang kripto jenis baru. Dia menilai ada pihak yang menganggap penggunaan mata uang kripto ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.
Sehingga, Bambang menilai BI perlu kooperatif dengan pihak-pihak penerbit mata uang kripto tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu pengintegrasian antara mata uang kripto dengan Rupiah.
“Menurut saya nanti peredaran Libra sulit dilarang karena jika dilarang maka pemerintah harus melarang google pay, apple pay. Jadi menurut saya pemerintah harus memiliki kebijakan dengan mewajibkan penggunaan bank di Indonesia dalam aktiviras transaksi Libra nantinya. Jadi, sistem pembayaran Rupiah juga bisa menggunakan teknologi blockchain,” jelasnya.
