Sejak awal, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrachman Ruki telah menyatakan yang terpenting dari forum tersebut adalah KPK ingin belajar dari pengalaman negara-negara tersebut.
"Karena kita tahu bahwa lembaga anti korupsi di Singapura telah berusia 50 tahun, sedang Malaysia 37 tahun. Kami ingin tahu apa yg mereka lakukan ketika mereka pertama kali berdiri sebagai badan anti korupsi," cetus Ruki.
Political will
Datuk Seri Zulkipli Mat Noor, Ketua Pengarah Badan Pencegahan Rasuah (BPR) Malaysia kepada wartawan menyatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh BPR adalah pencegahan korupsi yang dilakukan bersamaan dengan penindakan terhadap pelaku korupsi.
Namun, menurutnya yang terpenting adalah political will untuk memberantas korupsi. "Untuk memberantas korupsi harus ada strong political will dan kami bersyukur hal itu ada di Malaysia," kata Mat Noor.
Salah satu contoh keseriusan pemerintah Malaysia yang terbaru, imbuhnya, adalah dicanangkannya Plan Integrity National (PIN). yaitu rencana untuk meningkatkan dan memantapkan integritas. Untuk melaksanakannya, dibentuk satu institusi khusus yaitu Institut Integriti Malaysia (IIM).
Menurut deputi Presiden IIM, Haji Mustafar Bin Haji Ali, ada beberapa hal yang menjadi sasaran PIN pada 2004-2008, yaitu mengurangi gejala rasuah (suap), meningkatkan kecakapan birokrasi, memantapkan etika dalam komunitas bisnis, memantapkan institusi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan masyakat.
Dalam kesempatan itu, Mat Noor juga menyatakan bahwa jumlah kasus korupsi di Malaysia relatif rendah. Namun, ia menolak menyebutkan jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh BPR. "Saya tidak mau berbicara tentang kasus," tukasnya.