Belum Jelas, Mekanisme Pemilihan Wakil Ketua MA
Berita

Belum Jelas, Mekanisme Pemilihan Wakil Ketua MA

Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) M. Taufiq termasuk salah seorang hakim agung yang menjalani wisuda purna bakti hari ini (18/3). Dengan pensiunnya Taufiq sejak Januari 2003, posisi wakil ketua MA menjadi kosong dan harus segera diisi. Namun, MA malah menyatakan belum menentukan mekanisme untuk memilih wakil ketua MA. Siapa saja calonnya?

Nay
Bacaan 2 Menit
Belum Jelas, Mekanisme Pemilihan Wakil Ketua MA
Hukumonline

Untuk memilih wakil ketua MA pengganti Taufiq, Ketua MA Bagir Manan menyatakan ada permasalahan menyangkut mekanisme pemilihan wakil ketua MA. Pasalnya, ada dua ketentuan hukum yang saat ini berlaku.  UU No 14 Tahun 1985  tentang MA menyatakan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua mesti melalui DPR. Sementara UUD 1945  amandemen ketiga menyatakan bahwa ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung.

Menurut Bagir, sampai saat ini MA belum memutuskan akan menggunakan ketentuan yang mana. "Kami mau cari klarifikasinya dulu. Bagaimana yang paling baik," ujar Bagir seusai wisuda purna bhakti hakim agung di MA.

Bagir menyatakan, jika berpedoman pada UUD 1945, pemilihan wakil ketua hanya merupakan urusan internal MA saja. Tapi kalau memakai UU No 14 Tahun 1985, berarti pemilihan wakil ketua harus lewat DPR.

Pasal 8 ayat 3 UU No 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa ketua dan wakil ketua MA diangkat oleh presiden selaku kepala negara di antara hakim agung yang diusulkan oleh DPR. Sedangkan Pasal 24 A ayat 4 amandemen ketiga UUD 1945 menyebutkan bahwa ketua dan wakil ketua MA dipilih oleh dan dari hakim agung.

Namun, menurut Bagir, ada permasalahan apakah amandemen UUD sudah berlaku efektif. Sebab, kelemahan dari sistem perubahan UUD adalah  tidak mengatur bagaimana peralihan terhadap aturan-aturan yang ada. "Itu tidak diatur dengan baik. Mestinya diatur kapan perubahan itu akan berlaku," cetus Bagir.

Karena itu, sampai saat ini MA belum memutuskan akan mengikuti peraturan yang mana.  "MA tentu tidak dapat memutus begitu saja karena ini kan menyangkut kepentingannya sendiri. Nanti dikira orang, MA itu egois, memutus menurut pikirannya sendiri," tutur Bagir.

Melalui DPR

Menanggapi rencana MA itu, Sekretaris Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) Rifqi Sjarief Assegaf menyatakan bahwa ketentuan dalam amandemen UUD 1945 baru dapat berlaku setelah perubahan terhadap ketentuan organiknya, yaitu UU No 14 Tahun 1985. Artinya, pemilihan secara internal baru dapat berlaku setelah ada amandemen terhadap UU MA itu.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info