Pembentukan lembaga atau badan regulasi merupakan satu upaya penting dalam melakukan reformasi regulasi di Indonesia. Selain tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024, urgensi pembentukan lembaga tersebut telah direkomendasikan oleh OECD dalam laporan OECD Reviews of Regulatory Reform: Indonesia 2012.
Strategi penataan regulasi yang tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024 tersebut, termasuk rekomendasi OECD, menunjukkan adanya prioritas dalam penanganan permasalahan sistem regulasi terutama terkait sinkronisasi pemangku kepentingan, integrasi monev, dan penguatan harmonisasi. Namun sampai saat ini, kurang dari satu tahun sebelum pemilihan presiden, tidak tampak ada langkah kongkret pemerintah merealisasikan pembentukan lembaga tersebut.
Upaya realisasi pembentukan badan regulasi dan secara lebih luas reformasi regulasi sistemik perlahan hilang dalam diskursus publik maupun kebijakan pemerintah seiring dengan fokus membentuk UU Cipta Kerja. Seolah reformasi regulasi disimplifikasi dengan pembentukan UU Cipta Kerja dengan metode omnibus. Bahkan diskursus UU Cipta Kerja ini mendominasi hampir lebih dari setengah periode jabatan kedua Presiden Joko Widodo. Bahkan sampai saat ini kontroversinya tak kunjung selesai sampai dengan saat ini.
Presiden pun tak pernah lagi mendorong upaya pembenahan regulasi baik di pusat maupun daerah. Upaya yang sering disampaikan saat periode pertama jabatan sampai dengan awal jabatan periode kedua. Apakah Presiden merasa cukup dengan adanya UU Cipta Kerja sehingga tak perlu lagi pembenahan regulasi? Padahal yang terjadi adalah praktik pembentukan UU Cipta Kerja termasuk dalam bentuk Perpu tidak sejalan dengan semangat pembenahan regulasi bahkan malah memperburuk tata kelola regulasi saat ini.
Tidak Ada Pembenahan Mendasar Tata Kelola Regulasi
Fokus Presiden yang hanya menjadikan UU (omnibus) Cipta Kerja sebagai titik akhir pembenahan regulasi telah mengabaikan kebutuhan adanya pembenahan secara menyeluruh terhadap tata kelola regulasi. Kajian Reformasi Regulasi Indonesia yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada 2019 menekankan perlunya pembenahan tata kelola regulasi yang sistematis dan menyasar pada perbaikan sistem secara menyeluruh serta berkelanjutan.
Tak ada upaya signifikan lainnya yang dilakukan pemerintah. Integrasi fungsi dalam tata kelola regulasi, perbaikan perencanaan, tata kelola harmonisasi, perbaikan partisipasi dan penerapan monev yang merupakan strategi utama perbaikan tidak dilakukan. Peluang melakukan perubahan secara menyeluruh sebenarnya terbuka saat dilakukannya revisi kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Pada 24 Mei 2022, pemerintah dan DPR menyepakati perubahan kedua UU No. 12 Tahun 2011. Namun tidak ada terobosan kebijakan yang mendasar untuk memperbaiki tata kelola regulasi. Perubahan undang-undang tersebut lebih banyak mengatur ketentuan tentang penggunaan metode omnibus dalam penyusunan undang-undang.
