Bentuk Gratifikasi yang Wajib Lapor dan Tidak Wajib Lapor
Terbaru

Bentuk Gratifikasi yang Wajib Lapor dan Tidak Wajib Lapor

Penerimaan gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dapat diancam hukuman sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
Bentuk Gratifikasi yang Wajib Lapor dan Tidak Wajib Lapor
Hukumonline

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Mengutip laman Kementerian Keuangan, pada dasarnya gratifikasi adalah suap yang tertunda dan terselubung. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi berpotensi terjerumus dalam praktik korupsi.

Berdasarkan Pasal 12 b ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Baca Juga:

Pasal tersebut memiliki ketentuan, yaitu yang bernilai 10 juta atau lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penuntut umum.

Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Konsekuensi hukum dari tindakan melaporkan gratifikasi yang diterima cukup berat, yaitu pidana penjara minimum 4 tahun dan maksimum 20 tahun atau pidana penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan maksimum Rp1 miliar.

Namun, ada beberapa gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan. Gratifikasi dibagi ke dalam dua kategori, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Tags:

Berita Terkait