"Satu perkara menang, itu bisa berlanjut ke perkara yang lain, kita lihat bagaimana argumennya. Di Victoria (negara bagian) banyak perkara yang menang, karena bukti kuat, adanya kerusakan lingkungan dan akibat yang akan kita alami jika itu punah," jelasnya.
Selanjutnya, ada perkara gugatan penduduk maori terhadap salah satu perusahaan susu sapi terbesar di Australia. Masyarakat menganggap perahan susu sapi bisa mengeluarkan gas rumah kaca yang besar dan mengganggu lingkungan hidup.
"Ketika dibawa ke sidang dianggap tidak ada gunanya dan nyaris mau dihilangkan, tapi kalau dicoret, tidak layak maju ke sidang. itu yang terjadi, tapi argumen yang disampaikan penduduk setempat ada satu aspek di common law, misal jika Anda punya pabrik dan limbahnya mengotori lingkungan dan merugikan, argumen ini yang digunakan. Ini yang membuat perkara ini menarik," terangnya.
Lalu ada proposal dari sebuah perusahaan untuk mendirikan tambang batubara, namun mendapat penolakan dari masyarakat karena dianggap akan mencemari dan merusak ekosistem lingkungan. Perkara ini cukup ramai hingga banyak advokat yang membantu masyarakat dengan melakukan pro bono. Dan hasilnya, proposal itu ditolak.
Ada satu lagi perkara cukup menarik yang melibatkan lingkungan, konsumen dan juga ada unsur penipuan yang disebut perkara Green Washing. Sebuah produk dengan kemasan kantong plastik diklaim produsen 50 persen berasal dari sampah laut hasil daur ulang.
"Dan digugat kemudian klaim ini dibuktikan tidak benar dan para hakim bilang harus ada ganti rugi lebih dari 8 juta dollar Australia," katanya.
Empat Alat Keadilan Iklim
Founder and Board of the Indonesian Center of Environmental Law (ICEL) yang juga Founder and CEO of Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Mas Achmad Santosa yang juga menjadi salah satu narasumber dalam diskusi ini menyodorkan empat alat agar keadilan iklim bisa tercapai. Pertama, Scaling-down Piranti Safe and Just Planetary Boundaries yaitu Piranti yang diusulkan oleh Earth Commission tahun 2023 menunjukkan bahwa batas aman (safe boundaries) untuk menjaga stabilitas bumi tidak cukup, kita juga perlu batas yang adil (just boundaries) untuk meminimalkan dampak buruk terhadap manusia dan alam.
















