Hairansyah mencatat pada debat ketiga ini para kandidat cawapres tidak menyentuh akar persoalan secara menyeluruh dan komprehensif. Misalnya, dalam isu ketenagakerjaan, kedua cawapres tidak membahas soal kebebasan berserikat, pemutusan hubungan kerja (PHK), outsourcing, dan perlindungan buruh migran Indonesia.
Persoalan lain yang luput dari perhatian yakni pemenuhan kelompok masyarakat adat yang tinggal di pedalaman serta bagaimana mendorong pendidikan murah dan berkualitas. "Debat semalam tidak banyak membahas bagaimana akses di pedalaman," kata dia.
Belum akrab dengan UU Ekosob
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab menilai para kandidat belum “akrab” dengan UU Ekosob, sehingga eksplorasi pada setiap tema tidak berkembang. Para kandidat tidak melihat persoalan di wilayah pedalaman. Padahal pelayanan harus mampu menjangkau dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Untuk tema ketenagakerjaan masing-masing cawapres tidak menjabarkan apa yang akan dilakukan dalam waktu 5 tahun ke depan. Menurutnya, persoalan ini penting mengingat mayoritas tenaga kerja Indonesia lulusan SMP.
"Debat ketiga ini sangat berkaitan dengan HAM, tapi saya melihat kedua cawapres belum ‘akrab’ dengan UU Ekosob," ujarnya.
Mengenai tema budaya pun, Amiruddin tidak melihat rencana kebijakan yang akan dijalankan para kandidat dalam 5 tahun ke depan. Padahal, beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggelar kongres kebudayaan Indonesia. Harusnya kedua kandidat memperhatikan hasil kongres itu untuk dijadikan acuan dalam kerangka penyusunan kebijakan pembangunan kebudayaan ke depan.
Amiruddin mengungkapkan dari sekitar 200 pengaduan yang diterima Komnas HAM setiap bulan, sebagian berkaitan dengan tema ekosob. Misalnya, masyarakat mengadukan pelayanan yang belum berjalan baik di fasilitas kesehatan. Kemudian persoalan tenaga honorer dan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Ada juga kelompok masyarakat yang mengadukan kesulitan akses pekerjaan karena lahan garapan mereka dirampas perusahaan.
"Masalah ketenagakerjaan yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM antara lain soal perselisihan dalam hubungan kerja, seperti PHK," katanya.
