“Program BPUM per hari ini telah disalurkan sebesar Rp13,4 Triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,59 juta Pelaku Usaha Mikro. Kalau dilihat per provinsi, yang paling banyak adalah di Jawa Barat sebesar 1,14 juta pelaku usaha mikro,” lanjutnya.
Sedangkan untuk program bantuan subsidi gaji/ upah, pada Batch 1 sudah terealisasi untuk 2,5 juta dan Batch 2 sebanyak 3 juta penerima dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima.
Berdasarkan hasil monitoring atas penyerapan dan realisasi anggaran program PEN selama 2 bulan ini (Juli dan Agustus) dan sejak dilakukannya monitoring oleh Komite PC-PEN, perkembangannya sangat signifikan. Realisasi pada Semester I (s.d. 30 Juni 2020) sebesar Rp124,62 T. Namun selama bulan Juli terjadi realisasi sebesar Rp23,05 T, sehingga posisi 31 Juli 2020 sebesar Rp147,67 T.
Sedangkan selama bulan Agustus (setelah ada Komite PC-PEN), realisasi bulanan sebesar Rp63,93 T, sehingga per 31 Agustus 2020, total realisasi sudah mencapai Rp211,60 T, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,9% (monthly growth).
“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komite PC-PEN sangat efektif, sehingga realisasi program dan anggaran menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, terutama selama bulan Agustus ini yang dalam sebulan bisa mendorong realisasi sebesar Rp63,93 Triliun. Kalau melihat tren kemajuan program dan realisasi anggaran di bulan Agustus ini, kita cukup optimistis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 2020 masih bisa positif,” terangnya.
Hasil monitoring juga mengidentifikasi adanya potensi dana/anggaran yang tidak terserap secara penuh sampai dengan akhir tahun baik di anggaran Pemda (APBD), anggaran di masing-masing K/L, maupun anggaran Program PEN. Untuk dana/anggaran PEN yang masih bisa digunakan dan dialokasikan lagi sebesar Rp12,92 Triliun yang berasal dari alokasi program PEN untuk kelompok Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Sektoral/Pemda.
Ekonom Senior CORE Indonesia, Hendri Saparini, menilai pemerintah harus berani mengambil langkah terobosan demi memulihkan ekonomi Indonesia pasca Covid-19. Situasi ini, lanjutnya, menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan format ulang kebijakan ekonomi Indonesia untuk jangka panjang.
“Harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai Great Lockdown, belum pernah dilihat di dunia sebelumnya,” kata Hendri dalam sebuah diskusi daring, Jumat (21/8).
Kebijakan yang dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun 2020-2045 Indonesia Emas. Saat ini pemerintah sudah memiliki RPJP 2005-2025, di mana di dalamnya termasuk rencana pembangunan dalam memanfaatkan era bonus demografi (2020-2030).
Jika melihat potensi dan ancaman terjadinya resesi ekonomi, pemerintah bersama DPR/DPRD dan MPR harus menjadikan RPJP menjadi UU prioritas, sehingga penyusunannya harus disegerakan. Adapun tujuan dari RPJP Indonesia Emas 2020-2045 ini adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
