Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Gedung Mabes Polri, Selasa (5/8). “Pemerintah tentu tidak memberikan izin kepada ISIS untuk melakukan aktivitas di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Boy, gerakan ISIS selain bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UU No.17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdirinya Indonesia dengan falsafah Pancasila dikarenakan majemuknya masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.
Sementara dalam UU No.17 Tahun 2013 menegaskan, Ormas yang bercokol di Indonesia dilarang bertentangan dengan Pancasila. Nah, meminimalisir berkembangnya bercokolnya gerakan ISIS, Polri akan melakukan serangkaian kegiatan. Mulai dari langkah proaktif mensosialisasikan agar masyarakat menolak gerakan ISIS.
“Sebagaimana kita ketahui, paham ISIS ini mengedepankan cara-cara kekerasan. Yang kalau kita lihat di negara Timur Tengah mereka berusaha melawan pemerintahan yang sah. Kemudian mereka ingin merebut wilayah dan tidak sungkan untuk melakukan aksi kekerasan terhadap manusia. Jadi ini hal-hal yang dianggap bertentangan dengan berbagai norma hukum di Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut mantan Kabag Penum Mabes Polri itu mengatakan aktivis ISIS sudah melancarkan gerakan mengajak masyarakat bergabung dengan video yang disebar di situs youtube.com. Ia menghimbau agar generasi mudah tidak mudah terayu dengan berbagai ajakan mengikuti paham ISIS yang bertentangan dengan norma hukum Indonesia.
“Jangan sampai ada penyemaian benih-benih organisasi berpaham radikal di masyarakat,” ujarnya.
Terhadap organisasi yang sudah memberikan dukungan dan mendeklarasikan gerakan ISIS, Boy meminta untuk membubarkan diri. Boy berpandangan masyarakat dapat bergabung dengan Ormas yang jelas tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Terkait dengan langkah hukum, Boy menegaskan akan melakukan langkah penyelidikan terhadap sejumlah fakta yang sudah dikantongi Polri.
“Disamping temuan itu sudah ada sebelumnya. Jadi tinggal melanjutkan dari temuan-temuan orang yang pernah direkrut ke Syiria sudah ada catatannya,” ujar Boy yang juga mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
Senada, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli Siregar mengatakan meminta masyarakat pro aktif melapor ke pihak berwenang jika mengetahui gerakan ISIS di tengah masyarakat. Menurutnya, lembaga tempatnya bernaung siap memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang memberikan informasi jika terancam jiwanya.
“Jika setelah melaporkan ke aparat terkait kemudian ada ancaman terhadap saksi, maka secepatnya saksi memohon perlindungan kepada LPSK," ujarnya melalui siaran pers.
Menurut Lili, gerakan ISIS diduga telah merambah ke Indonesia, antara lain Banjarmasin dan Tangerang Selatan. Malahan, di beberapa daerah diduga sejumlah masyarakat telah berbai’at atau sumpah setia kepada ISIS. Setidaknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mensinyalir terdapat 30 orang WNI telah bergabung dengan gerakan ISIS di Timur Tengah.
Dikatakan Lili, pemerintah telah bereaksi keras. Malahan terhadap masyarakat yang berbaiat kepada ISIS dinilai melanggar peraturan perundangan. “Karena WNI dilarang untuk bersumpah setia kepada negara lainnya atau bagian lain,” ujarnya.
Dikatakan Lili, lembaganya menyadari adanya potensi ancaman tindak kekerasan yang menghantui saksi pelapor yang hendak memberikan informasi pergerakan ISIS di Indonesia. Atas dasar itulah LPSK siap memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor. Dengan begitu, masyarakat dapat membantu mengungkap gerakan ISIS di tanah air.
Menurutnya, perlindungan LPSK dapat diberikan setelah saksi pelapor membuat laporan ke pihak kepolisian. “Hal ini sesuai pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban bahwa setiap orang yang berpotensi memiliki informasi penting terkait peristiwa pidana maka orang tersebut dapat diberikan perlindungan,” pungkasnya.
















