“Kita tunggu saja sikap fraksi dan anggota. Pertama ditempuh melalui musyawarah mufakat. Jika tidak bisa akan melalui voting,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (3/2).
Sayangnya, kata Muzzammil, keluhan datang dari sejumlah anggota Komisi III yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap ketiga calon. “Beberapa anggota mengeluhkan wawasan dan kemampuan argumentasi calon hakim anggota, serta lemahnya ketegasan kepribadian mereka,” katanya.
Anggota Komisi III Ruhut Poltak Sitompul menambahkan, persetujuan terhadap calon hakim agung diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan. Komisi III, kata Ruhut, akan menilai mulai dari kualitas, kapabilitas, intergritas dan profesionalitas calon.
Meski demikian, Ruhut sempat mengkritisi teknis uji kelayakan dan kepatutan di komisi tempatnya bernaung. Menurutnya, dalam uji kelayakan dan kepatutan semestinya yang pertanyaan yang diajukan adalah seputar kinerja dan profesionalitas dalam penegakan hukum. Begitu pula seputar wawasan dan pengetahuan hukum.
Dia menilai dalam menjalani aktivitas penegakan hukum, seorang hakim perlu memahami teori hukum. “Enggak bisalah profesor, doktor dintanya pancasila terus enggak bisa, apa mereka bodoh? Memang itu ujian sekolah,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat itu meminta agar rekan di Komisi III menghormati kinerja Komisi Yudisial. Meski calon yang disodorkan KY masih jauh dari harapan, namun lembaga eksternal hakim itu dinilai telah berupaya mendapatkan calon yang layak untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
Ruhut mengaku telah mendapat informasi adanya penolakan terhadap ketiga calon hakim agung. Namun, ia enggan membocorkan apakah fraksinya akan memberikan persetujuan atau sebaliknya, menolak dan mengembalikan ketiga calon ke Komisi Yudisial.
Anggota Komisi III lainnya Eva Kusuma Sundari enggan berkomentar banyak seputar keputusan Fraksi PDIP. Menurutnya, keputusan PDIP perihal persetujuan atau penolakan, sedianya akan dirapatkan terlebih dahulu. “Belum, baru besok pagi rapat (internal fraksi, red),” ujarnya.
Namun, Eva mencatat saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan, ketiga calon dipandang belum memenuhi kriteria calon yang diinginkan DPR. Apalagi, kata Eva, ketiga calon merupakan hakim yang pernah gagal mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung pada periode sebelumnya. Ia berharap Komisi Yudisial ketat dalam menyeleksi calon yang disodorkan ke DPR.
“Kalau tidak lulus ya di kembalikan lagi ke,” pungkasnya.
















