Belum lama ini, lembaga pemeringkat utang internasional Standar and Poor’s (S&P) memangkas peringkat utang Indonesia dari positif menjadi stabil. Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, mengatakan penurunan peringkat utang ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.
“Apa yang mereka sampaikan tentu saja input dan perhatian bagi kita dan pemerintah terhadap apa yang sudah dikeluarkan, dan pemerintah bisa melakukan langkah-langkah respon baik dalam reformasi birokrasi dan lain-lain,” kata Darmin di Jakarta, Senin (6/5).
Menurut Darmin, tiap lembaga pemeringkat memiliki metode dan persepsi sendiri dalam menentukan peringkat utang suatu negara. Sehingga, tak mesti akurat dalam tiap metode dan persepsi yang disampaikan tiap lembaga pemeringkat. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa apapun hasil yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat merupakan sebuah masukan bagi negara yang dinilai.
“Tidak harus dianggap seluruhnya akurat. Mereka juga bersaing ingin menunjukkan yang paling akurat, paling benar, sehingga ini menjadi input dan perhatian bagi pemerintah,” tutur Darmin.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu S&P menurunkan peringkat Indonesia dari positif menjadi stabil. Sebelumnya, BI menilai penurunan peringkat ini tak akan mempengaruhi masuknya investor asing ke Indonesia. Disebut-sebut, penurunan peringkat itu lantaran adanya penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah ekspektasi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Faliyanti mengatakan bahwa penilaian S&P merupakan peringatan bagi pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan yang sedang bergejolak di dalam negeri. Persoalan yang dimaksud adalah rencana kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM.
“Iya, itu suatu warning bagi pemerintah, bahwa tidak boleh berlarut-larut dalam masalah BBM. BBM perlu diperhatikan dan diprioritaskan,” tulis Telisa dalam pesan singkatnya kepada hukumonline, Selasa (7/5).
Selain menyelesaikan masalah kenaikan BBM, lanjut Telisa, pemerintah juga harus membereskan tekanan neraca pembayaran atau Balance Of Payment (BOP). “(Karena selama ini, red) Kita kan mengalami defisit kembar di BOP atau neraca pembayaran dan defisit APBN,” tambahnya.
Terdongkrak Pemilu
Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, Darmin mengatakan, akan terjadi pelambatan. Penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama yang umumnya masih rendah, ekspor yang bergerak lambat serta penanaman modal yang terjadi tak secepat tahun lalu.
“Pertumbuhan ekonomi tahun ini tidak sebagus yang kami perkirakan. Kami kan sudah mengumumkan pada Rapat Dewan Gubernur terakhir bahwa ekonomi kami turunkan sedikit dan itu pasti dipengaruhi kuartal pertama,” tutur Darmin.
Meski terdapat rencana kenaikan harga BBM, Darmin mengatakan, hal tersebut tak akan mempengaruhi ekonomi Indonesia dalam waktu yang lama. Perkiraannya, kenaikan harga BBM hanya memicu inflasi pada waktu dua atau tiga bulan saja, tak sampai tahunan.
Atas dasar itu, ia memperkirakan, akan terjadi perubahan pertumbuhan ekonomi pada akhir tahun ini ke arah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan terdapatnya pesta rakyat yakni pemilihan umum (pemilu) yang berlangsung tiap lima tahun. BI memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dapat mencapai 6,2 persen hingga 6,5 persen.
“Tahun politik ini dampak ke pertumbuhan ekonomi positif karena pengeluaran naik, dampaknya itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1-0,2 persen,” tutup Darmin.
