Bank Indonesia (BI) menyatakan penyelesaian pedoman praktik bisnis jasa keuangan syariah, terutama perbankan, memasuki tahap akhir. Pernyataan itu dikatakan Ketua Tim Pengaturan Direktorat Perbankan Syariah BI, Bambang Kiswono dalam seminar External Study Pemurnian Bank Syariah yang diselenggarakan oleh Badan Semi Otonom Fakultas Hukum UI pekan lalu.
Pedoman yang dimaksud Kiswono adalah Good Governance Bisnis Syariah (GGBS). “Saat ini GGBS memang belum disahkan, tetapi sudah memasuki tahap akhir,” ujarnya.
Dia melanjutkan, dunia perbankan syariah saat ini memerlukan pedoman yang sesuai dengan al Qur’an dan Sunnah sebagai acuan untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah di dunia praktik, imbuhnya.
GGBS sangat dibutuhkan dalam praktik bisnis syariah, khususnya perbankan syariah. Apalagi, pelaksanaan peraturan perundang-undangan saat ini belum secara keseluruhan menerapkan prinsip syariah.
Sebagai contoh dalam suatu akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) suatu sindikasi bank-bank syariah, tercantum mengenai pembayaran kembali dipercepat untuk pelunasan sebagian atau seluruh utang-pokok. Klausul ini kurang tepat, mengingat bahwa IMBT adalah akad sewa. Kewajiban nasabah adalah melunasi harga sewa (ujrah). Lebih tepat, menggunakan “opsi memiliki” lebih awal, yang harus dituangkan dalam perjanjian.
Selain itu, para praktisi bisnis syariah juga belum sepenuhnya paham dengan prinsip-prinsip syariah. Akibatnya, dalam praktik perjanjian dalam usaha perbankan syariah, banyak ditemukan kontrak-kontrak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang mengatur mengenai para praktisi dunia syariah. Sekaligus pedoman dalam menjalankan praktik dunia syariah, dimana ketentuan tersebut ada dalam GGBS.
Selain itu, menurut Dosen Perbankan Syariah FHUI Gemala Dewi, GGBS bertujuan sebagi acuan dalam berbisnis secara Islami. Baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah maupun yang belum. Pedoman ini harus memuat standar minimal untuk ditindaklanjuti dan dirinci dalam pedoman sektoral.
Sehingga, kala pedoman tersebut diterapkan, harus dibarengi dengan manual yang lebih operasional. Disyaratkan pula pedoman tersebut dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalm dunia usaha dan entitas Islami. Sehingga menjadi acuan bagi regulator dalam menyusun dan menetapkan aturan atau petunjuk pelaksanaan serta sanksi yang perlu dikenakan atas penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan GGBS.
Kiswono menguraikan pedoman yang tengah disiapkan BI berisi sembilan bab ditambah pendahuluan. Keseluruh bab tersebut mengatur penciptaan prakondisi dalam pelaksanaan serta asas GGBS, etika dan pedoman perilaku bisnis syariah. Kemudian, aspek lain yang diatur adalah organ entitas serta kepemilikan entitas bisnis syariah, pemangku kepentingan, praktik yang berlaku umum, pernyataan tentang penerapan pedoman dan pedoman praktis penerapan GGBS.
