Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa perusahaan kerap menemui berbagai potensi risiko hukum yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha. Pengadaan barang dan jasa merupakan proses persaingan yang diinstitusikan, sehingga terdapat hukum persaingan usaha yang secara khusus mengatur dan melarang tindakan tertentu dalam prosesnya.
Partner dari Assegaf Hamzah & Partners, Farid Fauzi Nasution, menyoroti pentingnya mencermati seluruh siklus pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan. Hal ini mengingat risiko persekongkolan dalam pengadaan dapat ditarik garisnya sejak tahap perencanaan.
Adapun risiko-risiko lain, seperti diskriminasi dalam tender, upaya menguntungkan pihak tertentu, atau pelanggaran prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP), dapat bereskalasi hingga tindak pidana penyuapan. Artinya, risiko yang mengancam perusahaan bukan semata-mata risiko persaingan usaha maupun administratif, melainkan juga risiko pidana.
Baca juga:
- BUMD Butuh Modal Ekspansi? Simak Alternatif Pembiayaan RDPT hingga Sekuritisasi Aset
- Kejagung: Kerugian BUMD Kerugian Negara, tapi Belum Tentu Pidana
“Risiko dalam pengadaan barang dan jasa ini selalu terkait dengan risiko pidana, pelanggaran administratif, dan persaingan usaha. Satu sama lain dapat memicu (men-trigger) risiko lain, dari mana pun mulainya,” ucap Farid dalam sesi breakout session bertajuk “Managing Legal Risks in High-Value Procurement and Strategic Partnerships” pada acara Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI) Summit 2026 di Discovery Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (5/11).
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sekitar 80% kasus persaingan usaha di Indonesia berupa persekongkolan tender. Persekongkolan ini, menurut Farid, terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan antarpeserta tender.
Kedua, persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan antara peserta tender dan panitia untuk memenangkan peserta tersebut. Ketiga, persekongkolan kombinasi, yaitu campuran antara persekongkolan horizontal dan vertikal. Keempat, persekongkolan yang melibatkan pihak ketiga.
