Mengurai Risiko Hukum dan Modus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Utama

Mengurai Risiko Hukum dan Modus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan mengandung risiko persekongkolan yang bukan hanya melingkupi sektor hukum administrasi maupun persaingan usaha, melainkan juga pidana. Oleh karena itu, peserta tender dan pemberi kerja harus sama-sama paham terkait risiko ini dan cara memitigasinya.

CR 36
Bacaan 3 Menit

“Ketika perubahan itu dilakukan setelah penyampaian dokumen penawaran, artinya tidak ada kesempatan lagi bagi peserta tender (bidder) lain untuk mengubah penawaran tersebut,” ucap Berla.

Ia menilai upaya mitigasi risiko ini dalam proses negosiasi adalah dengan mengumumkan atau membagikan draf kontrak di tahap awal. Draf kontrak dapat dilampirkan dalam dokumen pengadaan atau tender, sehingga semua peserta tender memiliki kesempatan yang sama untuk meninjau (mereviu) draf kontrak tersebut.

“Nah, ketika ada masukan terhadap draf kontrak tersebut, peserta bisa menyampaikannya dalam proses pemberian penjelasan (aanwijzing),” ucapnya.

Ketika saran telah disampaikan dalam proses aanwijzing dan ternyata wajar untuk diadakan perubahan terhadap draf kontrak, pemberi kerja dapat mengeluarkan adendum terhadap dokumen tender sebagai basis semua peserta dalam menyiapkan proposalnya.

“Jadi, mereka mempunyai kesempatan yang sama (equal opportunity) untuk menyiapkan dokumen dengan basis dokumen yang sama,” jelasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info