Sementara itu, di tataran internasional terdapat empat modus pelanggaran pengadaan barang dan jasa. Pertama, cover bidding, yaitu praktik persekongkolan tender saat jumlah peserta dibuat sebatas memenuhi batas minimum. Selain itu, terdapat peserta pendamping yang sengaja hadir dalam tender dengan tujuan sengaja mengalah agar kemenangan jatuh kepada peserta tertentu.
“Nanti dikasih kompensasi atau 'uang kalah' supaya peserta ini mau ikut dalam tender,” jelas Farid.
Kedua, bid suppression, yaitu modus persekongkolan dengan cara menghalangi peserta yang berpotensi menang untuk ikut dalam tender. Dahulu, upaya menghalangi peserta dilakukan secara fisik. Namun, saat ini persekongkolan dilakukan secara lebih canggih hingga melibatkan teknologi.
Suasana sesi breakout session bertajuk “Managing Legal Risks in High-Value Procurement and Strategic Partnerships” pada acara Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI) Summit 2026 di Discovery Hotel Ancol, Jakarta, Kamis (5/11). Foto: RES
Ketiga, bid rotation, atau lebih dikenal dengan istilah 'arisan tender'. Karakteristik persekongkolan ini adalah tender yang selalu diikuti oleh peserta yang sama dengan pemenang yang digilir. Contoh lainnya, perusahaan memiliki sejumlah paket pengadaan di mana setiap peserta tender mendapatkan setidaknya satu paket pengadaan.
Modus ketiga mirip dengan modus keempat, yaitu market allocation (pembagian pasar), yakni membagi paket pengadaan berdasarkan wilayah. “Jadi, ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di banyak negara pun masih ada persekongkolan tender dengan modus-modus seperti ini,” jelas Farid.
Senior Associate dari Assegaf Hamzah & Partners, Berla Wahyu Pratama, melanjutkan paparan dengan materi terkait post-bidding. Post-bidding adalah tindakan menambah, mengubah, atau mengurangi kriteria maupun substansi yang ada dalam dokumen pengadaan, termasuk dokumen penawaran yang dikirimkan oleh peserta tender.
Berla menilai perlu ada parameter yang jelas terkait kategori “substansi”. Oleh karena itu, para advokat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyimpulkan bahwa perubahan substansi berarti perubahan yang mengakibatkan dampak terhadap hasil evaluasi penawaran yang telah dilakukan sebelumnya.
