Terkait Bab VIA, politisi Partai Gerindra ini menerangkan posisi bab VIIA berada antara Bab VII dan Bab VIII, bukan di Bab VIA. Hal ini diketahui setelah pihaknya memeriksa kembali bersama Badan Keahlian Dewan (BKD). Dia memastikan penghapusan Pasal 46 ayat (1) sampai dengan (4) serta Bab VIA diantara Bab VII dan VIII hanya kesalahan pengetikan dan penempatan semata. “Tidak mengubah isi sama sekali,” katanya.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Muhammad Nur Sholikin melihat adanya perubahan materi UU Cipta Kerja oleh pemerintah sebagaimana diakui Ketua Baleg Supratman Andi Agtas membuktikan proses pembentukan UU Cipta Kerja tidak dilakukan melalui proses yang akuntabel. Perubahan berupa penghapusan atau penambahan materi setelah pengesahaan dalam rapat paripurna merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan atau cacat formil.
Merujuk Pasal 72 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perubahan memungkinkan hanya teknis penulisan sebelum ditandatangani dan diundangkan dalam lembaran negara. Menurut Sholikin, ketentuan tersebut mengatur sangat limitatif terkait dengan teknik penulisan disesuaikan dengan kebutuhan penandatanganan dan pengundangan.
“Tidak boleh sedikitpun terjadinya perubahan norma, menghapus, atau menambah norma dalam naskah UU setelah disahkan dalam rapat paripurna DPR,” ujar Sholikin saat dihubungi Hukumonline, Jumat (23/10/2020). (Baca Juga: Menakar Efektivitas Pembentukan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja)
Dia menilai perubahan draf UU Cipta Kerja hasil rapat paripurna merusak prinsip keterwakilan DPR atau pemerintah sendiri. “Fakta ini memperkuat pertanyaan, apakah memang sudah ada naskah RUU Cipta Kerja yang disahkan saat rapat paripurna?”
Peneliti Senior Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia ini menilai tindakan menyimpangi tata tertib proses pembentukan UU dan validitas naskah UU Cipta Kerja yang masih simpang siur ini bukti proses legislasi tidak akuntabel dan beretika. Dalam proses yang tidak beretika itu, besar kemungkinan menyimpangi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatannya.
Dia menuntut pemerintah dan DPR bertanggung jawab terhadap proses legislasi yang tidak beretika tersebut. Sebab, tanpa pertanggungjawaban justru bakal memperburuk kepercayaan publik terhadap proses legislasi di DPR dan pemerintah. “Tentu hal ini berbahaya terhadap tata kelola pemerintahan dan sistem bernegara kita.”
