BK DPR Usul Lembaga Perlindungan Konsumen Diperkuat di Era Digital
Terbaru

BK DPR Usul Lembaga Perlindungan Konsumen Diperkuat di Era Digital

Birokrasi perlindungan konsumen tersebar di berbagai institusi. Diusulkan untuk dijadikan satu lembaga yang posisinya langsung di bawah Presiden RI.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kepala BK DPR, Inosentius Samsul (berbatik) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR tentang progres report nasdik dan RUU Perlindungan Konsumen, Kamis (24/4/2025). Foto: Istimewa
Kepala BK DPR, Inosentius Samsul (berbatik) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR tentang progres report nasdik dan RUU Perlindungan Konsumen, Kamis (24/4/2025). Foto: Istimewa

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (RUU Perlindungan Konsumen) masuk daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Komisi VI bertugas menyiapkan naskah akademik (NA) dan draf RUU. Badan Keahlian (BK) DPR telah menyusun draf awal NA dan RUU Perlindungan Konsumen. Salah satu substansi yang disasar terkait struktur birokrasi pemerintahan, kelembagaan, dan fungsi perlindungan konsumen.

Kepala BK DPR, Inosentius Samsul mencatat struktur birokrasi perlindungan konsumen saat ini ada di tingkat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Kementerian Perdagangan. Ada juga Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

“Di beberapa negara perlindungan konsumen dikelola lembaga khusus setingkat kementerian,” katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR tentang progres report nasdik dan RUU Perlindungan Konsumen, Kamis (24/4/2025).

Baca juga:

Awalnya, BPKN yang dimandatkan UU 8/1999 diharapkan menjadi garda depan perlindungan konsumen. Misalnya menangani persoalan yang dihadapi konsumen, melakukan advokasi, membuat kebijakan dan lainnya. Faktanya, kerja-kerja BPKN selama ini jauh dari harapan, padahal jumlah komisionernya 20 orang dan melalui proses di DPR. 

Begitu pula BPSK yang ada di Kabupaten, memiliki fasilitas, kemampuan, dan anggaran yang terbatas. Surat Keputusan (SK) anggota BPSK diterbitkan Menteri Perdagangan, dan gajinya dibayar pemerintah daerah setempat. Dalam keterbatasannya itu tugas BPSK tak ringan karena menangani sengketa konsumen yang berhadapan dengan perusahaan besar. Kemudian mengawasi klausula baku.

Inosentius mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ikut mengatur tentang perlindungan konsumen. Walau perlindungan konsumen yang diselenggarakan OJK melalui komisionernya bersifat terbatas hanya terkait jasa keuangan, tapi hal ini patut dicermati dalam penyusunan RUU Perlindungan Konsumen. Selain itu lembaga perlindungan konsumen harus diperkuat. Birokrasi perlindungan konsumen yang tersebar harus dijadikan dalam satu lembaga dengan harapan penanganan sengketa jadi lebih baik. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info