Kunjungan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso akhir pekan lalu ke Lapas Sukamiskin menimbulkan polemik. Apalagi saat kunjungan itu, digunakan Priyo untuk menemui terpidana kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yakni Fahd El Fouz yang pernah menyebutkan penerimaan fee bagi Priyo dalam persidangan korupsi pengadaan Al Quran.
Badan Kehormatan DPR menduga adanya kepentingan pribadi yang diboyong Priyo. “Diduga kuat ada unsur kepentingan pribadi,” ujar anggota BK DPR, Ali Maschan Moesa di Gedung DPR, Selasa (4/6).
Menurutnya, sebagai orang yang turut disebut dalam persidangan Tipikor, tak seharusnya Priyo menyambangi Lapas Sukamiskin. Tindakan itu akan menimbulkan konflik kepentingan.
Dia menilai, sebagai pejabat negara, kunjungan Priyo malah menimbulkan segudang pertanyaan publik. Apalagi, kunjungannya bukan dalam rangka sidak. “Dugaan adanya kepentingan boleh jadi mengarah pada pelanggaran kode etik,” tuturnya.
Mengenai layak tidaknya Priyo dipanggil BK, Maschan menyatakan harus dicari benar pelanggaran kode etik apa yang dilakukan Priyo.Namun,jika alasan melakukan kunjungan untuk menjalankan fungsi pengawasan, Priyo tak dapat dipanggil BK.
Jika ada kepentingan pribadi, BK berkewajiban memanggil untuk meminta klarifikasi yang bersangkutan. Menurutnya pihak yang diduga melanggar kode etik, berkewajiban memberikan klarifikasi. Kemudian, keteranganitu dilakukan konfrontasi dengan saksi.
Kendati demikian, pemberian sanksi tergantung dari tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Yang pasti kata Maschan, kunjungan Priyo ke Lapas Sukamiskin makin memperburuk citra DPR di mata masyarakat. “DPR sudah babak belur,” ujarnya,
Sesama anggota fraksi dengan Priyo, Yoris Raweyai berpandangan kunjungan Priyo tidak dapat dibenarkan secara kode etik. Soalnya, Priyo menemui terpidana Fadh El Fouz. “Secara etika itu tidak benar,” ujaranggota Komisi I itu.
Yoris yang juga menjabat Ketua DPP Partai Golkar itu menyesalkan pertemuan Priyo dengan Fahd yang notabene terpidana kasus korupsi. Yoris berpandangan kunjungan pejabat negara ke Lapas menemui terpidana korupsi merupakan pelanggaran kode etik. “Korupsi itu musuh negara,” ujarnya.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin menambahkan, semestinya kunjungan ke Lapas, Priyo melibatkan pers. Pasalnya dengan begitu, setidaknya menjadi lebih transparan, kendatipun maksud Priyo baik.
Didi menilai, dengan melibatkan pers dalam kunjungan ke Lapas yang dilakukan pejabat negara sebagai salah satu cara agartidak menimbulkan prasangka tidak baik. “Supaya maksud baiknya dengan melibatkan pers tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Soal pemanggilan BK terhadap Priyo, Didi menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku di DPR. Kendati demikian, dia belum melihat adanya dugaan pelanggaran etik. “Mas Priyo segera saja memberikan klarifikasi ke BK agar memupuskan prasangka maupun dugaan adanya kepentingan.”
Didi meilai, pejabat negara tak boleh sembarang berkunjung ke Lapas. Sepanjang sesuai mekanisme dan prosedur, kunjungan pejabat negara ke Lapas diperbolehkan. Misalnya melakukan pengawasan. “Tidak boleh sembarang ke Lapas. Kalau mau ke Lapas harus sesuai prosedur,” pungkasnya.
