Sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) M Chatib Basri menandatangani peraturan baru. Peraturan yang lama ditunggu terkait perizinan investasi di Indonesia menggantikan peraturan tahun 2009.
Chatib, pada 8 April 2013 menandatangani Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal. Lalu diundangkan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin pada 12 April 2013.
Sejumlah ketentuan terkait perizinan investasi langsung (direct investment), ada dalam Perka BKPM ini. Ada pula ketentuan mengenai kewajiban perusahaan terbuka untuk tunduk pada ketentuan perizinan penanaman modal seperti dalam Pasal 49 Perka 5 Tahun 2013.
Ditemui pada Senin (27/5), Lestari Indah, Deputi Bidang Pelayanan BKPM menjelaskan bahwa ketentuan Perka 5 Tahun 2013 yang mengharuskan perusahaan terbuka untuk tunduk pada ketentuan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Hal tersebut sebelumnya diatur dalam UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
“Ini bukan suatu hal yang baru, karena dulu tidak jelas diatur,” tutur Lestari sambil menunjukkan penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal.
Penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal menguraikan, penanaman modal di semua sektor wilayah negara Republik Indonesia adalah penanam modal langsung. Dantidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.
Menurut Lestari, kalimat ‘tidak termasuk penanam modal tidak langsung atau portofolio’ dalam penjelasan Pasal 2 UU Penanaman Modal tidak serta merta menjadikan perusahan terbuka tidak tunduk pada UU Penanaman Modal. Hal ini dikarenakan, dalam perusahaan terbuka dikenal istilah pemegang saham pengendali dan pemegang saham bukan pengendali.
Sehingga pemegang saham di perusahaan terbuka yang wajib tunduk terhadap ketentuan UU Penanaman Modal dan Perka 5 Tahun 2013 adalah pemegang saham pengendali. Sedangkan pemegang saham bukan pengendali tunduk terhadap ketentuan dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Lestari menyatakan ada satu tujuan dibentuknya Perka 5 Tahun 2013. Yaitu untuk membedakan apakah suatu perusahaan terbuka termasuk PMA atau PMDN dalam rangka menjaga DNI. “Jadi, bukan langsung PT Tbk itu portofolio, langsung tidak kena DNI, bukan seperti itu,” ujar Lestari
Dia melanjutkan untuk mendapatkan definisi suatu perusahaan terbuka termasuk PMA atau PMDN, saat ini BKPM terus melakukan koordinasi dengan OJK selaku pengawas Pasar Modal.
“OJK yang menjaga UU Pasar Modal, nah di pasar modal itu ada definisi pengendali dan bukan pengendali. Tapi OJK tidak memilah mana PMA mana PMDN. OJK itu hanya menentukan pengendali dan bukan pengendali. Dari informasi ini, kita telah sepakat, kalau dia pengendali maka jadi direct investment,” ujar Lestari.
Dia lalu mencontohkan, penjualan saham BUMN PT Indosat Tbk. Sebelumnya Indosat perusahaan terbuka, dengan komposisi kepemilikan saham asing maksimal 65 persen. Sekalipun Indosat perusahaan terbuka, saham asingnya tetap diatur dan diatur dalam DNI. Jadi komposisi kepemilikan 65 persen itu itu adalah pengendali Indosat sebagai perusahaan terbuka. “Pengendali itu adalah direct investment,” tambah Lestari
Dia juga menambahkan bahwa Perka 5 Tahun 2013 ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur investasi di Indonesia. Penyederhanaan dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu tahapan.
Perizinan penanaman modal sebelumnya terdiri dari tiga tahapan, yakni pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha. Namun dalam Perka 5 Tahun 2013 ini izin pendaftaran dihapus.
“Jadi langsung saja masuk izin prinsip, tadi saya habis bertemu investor Jepang dan law firm mereka senang atas penghapusan tahapan perizinan ini,” ujar Lestari.
Selain memotong satu tahapan perizinan investasi, Perka ini juga menarik peraturan investasi dari masing-masing kementerian itu. “Masalah investasi itu multisektor, setiap kementerian punya aturan sendiri-sendiri. Misalnya bidang pariwisata, sudah tidak ada lagi izin di rezim mereka. Jadi kalo dulu di rezim mereka namanya izin usaha, sekarang namanya Tanda Daftar Usaha, itu peraturan dari kementerian,” tandas Lestari
Lestari berharap Perka 5 Tahun 2013 ini dapat berlaku di seluruh Indonesia. Serta menjadi dasar bagi pelayanan prima bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Pengajar hukum pasar modal FH UI, Arman Nefi mengutarakan, niat penerbitan Perka 5 Tahun 2013 memang baik. Hanya saja, dia meragukan implementasi dari Perka 5 Tahun 2013 yang dia perkirakan akan ada ganjalan.
Terutama terkait DNI. Dia menguraikan, suatu perusahaan apabila sekali listing, maka jual-beli di pasar modal begitu cair. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mengawasi transaksi di pasar modal untuk melaksanakan tujuan Perka 5 Tahun 2013.
“Transaksi di pasar modal itu tak mengenal batas negara dan uang tidak punya kewarganegaraan. Pun begitu tentang saham pengendali yang mudah berubah setiap saat,” paparnya ketika dihubungi, Senin (3/5).
Dia melanjutkan, PMA itu terbagi dua yaitu berupa badan hukum dan orang-perorangan. Untuk badan hukum, menurutnya mungkin lebih mudah melakukan kontrol guna patuh pada Perka 5 Tahun 2013. “Tapi kalau orang perorang, bagaiamana mengaturnya,” tanya Arman.
