Mengenai insentif fiskal, Yusan menyatakan bahwa dalam draf UU Investasi itu tidak diatur secara detail. Hanya disebutkan bahwa untuk menarik minat investor masuk disediakan insentif fiskal dan non-fiskal.
Keppres No. 148 tahun 2000 sebenarnya sudah mengatur mengenai pengurangan pajak untuk investasi di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu. Yusan menyatakan bahwa BKPM sedang membahas implementasi dari kebijakan tersebut, "Kami sedang membahas penjabaran ketentuan tersebut dengan Dirjen Pajak. Bidang-bidang dan sektor-sektor apa saja yang mendapat fasilitas pengurangan pajak," jelas Yusan.
Lebih lanjut Yusan memberikan contoh dua bentuk insentif fiskal yang bisa diberikan. Bentuk pertama adalah pembebasan bea masuk barang modal. Untuk saat ini, tarif bea masuk barang modal berkisar 0-5%. Dengan pembebasan bea masuk barang modal, akan menjadi insentif yang mendorong investor masuk ke Indonesia.
Bentuk lainnya adalah pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang modal. Tarif PPN untuk barang modal saat ini sebesar 10%. "Kami sedang mengupayakan agar beban PPN dihilangkan. Sekarang Menteri Keuangan sedang memperoses kebijakan ini bersama DPR," ungkap Yusan.
Sementara prosedur untuk berinvestasi tidak berubah. Yusan mendasarkan pada Keppres No. 33 tahun 1981, yang menetapkan fungsi BKPM sebagai one stop service untuk masalah investasi. Hanya saja, sekarang fungsi ini tidak berjalan dengan baik. "Kita mengharapkan itu dapat diterapkan. Ini akan sangat membantu investor," kata Yusan.
Pelaksanaan fungsi ini sejalan dengan keputusan sidang kabinet pada 25 November 2002. Dalam sidang kabinet tersebut, BKPM difungsikan sebagai tempat pelayanan satu atap. Dengan sistem ini, jika berjalan dengan baik, investor tidak perlu susah payah berkeliling dari satu meja birokrat ke meja yang lain. Jadi, cukup datang ke BKPM dan semuanya diselesaikan di sana.
