1. | Aturan-aturan, kepemilikan dan status perusahaan | Dokumen-dokumen tertulis korporasi, notulensi dan keputusan rapat-rapat dewan perusahaan (BOD/BOC) dan pemegang saham dan lainnya. |
2. | Kontrak-kontrak material | Shareholder agreement/joint venture agreement, hutang/pinjaman, share charge, mortgage, jaminan, kontrak-kontrak dengan pemasok ataupun pelanggan kunci dan lainnya |
3. | Property | Judul akta, perjanjian sewa-menyewa |
4. | Karyawan dan Pensiunan karyawan | Kontrak jasa, buku pegangan karyawan, rencana insentif ekuitas, perjanjian bersama dan lainnya |
5. | Hak Kekayaan Intelektual (IP rights) | Hak-hak kekayaan intelektual yang terdaftar, lisensi, mencari tau apakah merek atau kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan memiliki reputasi yang baik), assignment deeds(perjanjian terkait semua atau beberapa asset debitur pailit yang diserahkan kepada wali amanat untuk dijual dan didistribusikan secara adil antara para kreditor), |
6. | Asuransi | Kebijakan dan klaim |
7. | Persoalan Pemenuhan Regulasi | Perizinan dan lisensi perusahaan sudah terpenuhi ataukah belum |
8. | Proses hukum, transaksi antar pihak yang berkepentingan dalam bisnis perusahaan, informasi seputar teknologi yang dimiliki perusahaan, masalah pajak dan kepatuhan lingkungan. | - |
Lawyer asal Firma Hukum Singapura lainnya (ZICO Law), Hanim Hamzah, membagikan tips bagaimana agar due diligence yang dilakukan betul-betul tuntas tanpa menyisakan permasalahan di masa mendatang. Salah satunya adalah melakukan DD tidak hanya sebatas pemeriksaan dokumen-dokumen terkait accounting, financial dan tax, namun juga mengetahui betul bagaimana hal-hal teknis di lapangan (project, technical DD) yang dilakukan perusahaan target yang bisa memunculkan masalah.
(Baca Juga: Merger Salah Satu Cara Perusahaan Konvensional Bertahan di Era Fintech)
Selanjutnya yang tak kalah penting, kata Hanim, yakni harus mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di lapangan soal beberapa aspek penting yang berpengaruh, seperti aspek sosial dan budaya, ekonomi, hukum dan perpolitikan di wilayah hukum perusahaan target M&A.
“Perbedaan sosial dan budaya teramat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi atas transaksi merger yang dilakukan, untuk itu sangat penting bagi lawyer untuk berhasil mengidentifikasinya,” kata Hanim.
Hanim mengatakan biasanya ada beberapa hal yang paling dihindari dalam transaksi M&A. Pertama, kegagalan mencapai tujuan M&A (untuk meraup keuntungan, misalnya. Hal ini dapat dihindari melalui pengujian atas keabsahan lisensi perusahaan target, keberlanjutan bisnis perusahaan (apakah ada hambatan karena ada gugatan atas commercial agreements, hambatan karena terjadi masalah di level manajemen perusahaan, karyawan, asset dan pertanggungjawaban perusahaan).
Kedua, buruknya kesehatan hukum perusahaan dapat ditinjau melalui daftar saham atau sertifikat-sertifikat atas saham (apakah bermasalah), kondisi izin-izin perusahaan apakah sudah mematuhi aturan hukum yang berlaku dan apakah sudah diperbaharui dan terkait kewajiban-kewajiban hukum perusahaan yang harus dipenuhi seperti utang serta sejauh mana perusahaan telah mengasuransikan risiko-risiko bisnisnya. Ketiga, menghindari negosiasi yang berlarut-larut dan tak berkesudahan.
Reps & Warranties dan Konsekuensi Pelanggarannya
Lawyer pada firma hukum Yulchon Korea Selatan, Tehyok Daniel Yi, menyebut berhasil atau tidaknya transaksi merger bergantung pada keberhasilan lawyer dalam mempertemukan ekspektasi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) yang dalam beberapa kondisi kerapkali bertolak belakang.