Bolehkah Mengganti Kurator Saat Perkara Kepailitan Berjalan? Ini Penjelasan Hukumnya

Kurator merupakan perangkat hukum penting dalam penyelesaian perkara kepailitan. Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Kepailitan, kurator diajukan oleh debitur atau kreditur pailit. Dalam hal debitur atau kreditur pailit tidak mengajukan usulan ke Pengadilan untuk pengangkatan kurator, maka Balai Harta Peninggalan yang akan ditunjuk sebagai kurator.

Pengangkatan Kurator termuat dalam Putusan Pernyataan Pailit (pasal 15 ayat (1) UU Kepailitan). Kurator yang diangkat harus independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor atau kurator dan tidak menangani lebih dari tiga (3) perkara Kepailitan dan PKPU (pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan). (Baca: Mengintip Besaran Fee Kurator dan Pengurus dalam Perkara PKPU dan Kepailitan)

Penunjukkan kurator sementara dapat dilakukan selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan atas dasar permohonan setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dengan tugas untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur; dan pembayaran kepada kreditur, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator (Pasal 10 ayat (1) huruf b).

Namun faktanya, dalam proses sengketa kepailitan, sangat dimungkinkan terjadinya penggantian kurator. Hal tersebut pernah terjadi dalam beberapa perkara dengan beragam alasan, salah satunya jika kurator dinilai tidak profesional saat menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) tersebut.

Ketua Umum AKPI Jimmy Simanjuntak menjelaskan bahwa prosedur dan mekanisme penggantian kurator di tengah proses kepailitan diatur dalam pasal 71 UU Kepailitan. Pasal tersebut menyatakan bahwa penggantian kurator dapat dilakukan atas permohonan kurator, debitur, dan hakim pengawas.

Usulan penggantian kurator ini dapat dilakukan setiap waktu (dalam persidangan) saat proses kepailitan berlangsung. Namun, Jimmy mengingatkan bahwa hanya majelis hakim yang memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian kurator berdasarkan usulan yang diajukan.

Setelah usulan diterima, majelis hakim akan melaksanakan Sidang Permusyawaratan Majelis yang dihadiri oleh para pihak seperti kurator, debitur dan hakim pengawas. Sidang Permusyawaratan Majelis bersifat terbuka. Majelis hakim akan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan bobot pekerjaan yang ditangani kurator dengan melihat sisi keseimbangan dan keadilan.

“Ada instrumen permintaan penggantian kurator, misal yang bersangkutan diganti karena faktor kesehatan, atau profesionalisme. Itu kewenangan majelis hakim dalam sidang pemusyawaratan. enggak bisa dalam rapat kreditur hakim pengawas mengganti kurator, jadi harus ada dasar itu,” tandasnya.