Penyidikan kasus dugaan penyebarluasan fitnah melalui jejaring sosial yang dilaporkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung Marwan Effendy ke Bareskrim Mabes Polri telah dinyatakan lengkap (P21). Kasus yang menjerat M Fajriska Mirza alias Boy sebagai tersangka ini dinyatakan lengkap sejak 14 November 2012.
Melalui surat P21 No: B-3537/E.A/Euh.1/11/2012 yang ditandatangani oleh Kasubdit Pratut Direktorat TPUL pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tatang Sutarna, Boy dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 263 ayat (2), Pasal 311, Pasal 317, dan/atau Pasal 310 KUHP.
Boy mengatakan, surat tersebut sama sekali belum membuktikan apapun terkait sangkaan penyidik. Secara administrasi, Tatang bukanlah pejabat yang dibenarkan menandatangani surat kepada instansi lain. Tatang juga sangat erat kaitannya dengan objek laporan dugaan korupsi yang dilaporkan Boy ke KPK.
Tatang merupakan salah satu terlapor dalam dugaan penggelapan uang sitaan kasus pembobolan BRI yang dilakukan Hartono Tjahjadjaja dkk tahun 2004. Ketika kasus itu terjadi, Tatang adalah penyidik utama dan Marwan menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Boy menduga ada konflik kepentingan dalam penanganan kasusnya. Dia merasa dikriminalisasi selaku pengacara Hartono. “Saya selaku advokat yang bernaung pada PERADI menyampaikan, profesi advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum klien sangat rentan dipidana,” katanya, Jum’at (23/11).
Untuk itu, Boy memohon perlindungan dan meminta Jaksa Agung memberi perhatian khusus terhadap Tatang yang pernah menjadi saksi untuk laporan Marwan. “Tentunya semua pihak dapat menyimpulkan bahwa sulit dipisahkan antara kepentingan penegakan hukum sebagai jaksa dengan kepentingan lain,” ujarnya.
Marwan melaporkan Boy ke Mabes Polri pada Juli 2012. Dengan menggunakan akun @fajriska dan @TrioMacan2000, Boy diduga menyebarluaskan kebohongan mengenai Marwan yang melakukan penggelapan uang sitaan dalam kasus pembobolan BRI ketika masih menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
Tidak tinggal diam, Boy pun melaporkan dugaan penggelapan itu ke Jaksa Agung dan KPK. Atas laporan Boy, Jaksa Agung membentuk Tim Khusus (Timsus) yang diketuai Wakil Jaksa Agung Darmono dan beranggotakan dua Jaksa Agung Muda. Dari hasil pemeriksaan Timsus, Marwan dinyatakan tidak terbukti menggelapkan uang sitaan.
Kesimpulan itu diperkuat dengan data tambahan dari PPATK. Darmono sempat menjelaskan, Timsus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 27 orang, termasuk pelapor, terlapor, jaksa penyidik, penuntut umum, Kepala BRI cabang Senen, dan para terdakwa yang terlibat dalam kasus pembobolan BRI.
Timsus menemukan bahwa jumlah keseluruhan barang sitaan dalam kasus pembobolan BRI sudah sesuai dengan catatan yang dimiliki jaksa dan pihak bank. Dari perkara atas nama tersangka Deden Gumilar tercatat Rp33,17 miliar dan AS$3 juta. Kemudian, dari tersangka Agus Riyanto tercatat Rp2,308 miliar.
“Dari tersangka Hartono pada kantor Surya Kencana Bogor berjumlah Rp9,834 miliar. Jadi, jumlah aset yang disita dari rekening dalam perkara itu adalah Rp47.614.880.454. Mekanismenya rekening diblokir, selanjutnya dimasukkan ke rekening penampung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.0361-01-00375-99-4,” terang Darmono.
Setelah dimasukkan ke rekening penampung, penyidik meminta izin pengadilan untuk melakukan penyitaan. Dari jumlah Rp47.614.880.454, hanya Rp45.857.052.119,30 yang masuk dalam berkas perkara. Terdapat selisih jumlah sekitar Rp2,308 miliar karena ada salah satu rekening yang tidak dimasukkan dalam berita acara penyitaan.
Walau begitu, jumlah uang yang disita sama persis dengan jumlah uang yang diperintahkan pengadilan untuk dikembalikan ke BRI. Namun, hasil temuan Timsus sangat mengecewakan Boy, karena menurutnya banyak penyimpangan yang terjadi dalam penanganan perkara Hartono.
Satu contoh, dalam berkas Hartono, terdakwa kasus pembobolan BRI ini didakwa membobol uang BRI Rp180,5 miliar. “Terus ME (Marwan Effendy) menyita uang Rp37 miliar plus Rp33,7 miliar dari rekening Hartono, tapi yang disidang cuma Rp38 miliar. Lantas kemana Rp33,7 miliar?” ujar Boy.
Kejanggalan itu berlanjut ketika hasil audit BPK menyatakan belum ada pengembalian satu rupiah pun terhadap keuangan BRI dalam kasus Hartono. Anehnya lagi, Boy menyatakan dua minggu sebelum Lebaran, Setya Novanto sempat menemuinya untuk meminta Boy mencabut laporannya di KPK.
Politisi Partai Golkar ini menunjukkan rekening koran Hartono yang tiba-tiba “disulap” menjadi utuh, Rp128 miliar. Padahal, uang di rekening Hartono telah dimutasi ke beberapa rekening. Boy mengaku memiliki bukti mutasi-mutasi uang dari rekening Hartono. Sejak 2006, uang Hartono Rp92,7 miliar yang ada dalam rekening telah dipindahkan Marwan ke rekening penampung.
Selain itu, jumlah uang yang kembali utuh di rekening Hartono itu justru semakin menunjukkan kejanggalan. Hartono dihukum 15 tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp53 miliar. Boy mempertanyakan, mengapa rekening Hartono senilai Rp128 miliar itu tidak digugat untuk membayar uang pengganti?
“Kenapa rekening tersebut masih diblokir dari tahun 2004? Buat apa? Kan jelas-jelas Hartono dikenakan uang pengganti Rp53 miliar. Kenapa tidak diambil dari rekening tersebut? kenapa dibiarkan? Ini harusnya dijelaskan,” pintanya. Boy menilai Tim tidak mengungkap kebenaran.
















