BPH Migas Antisipasi Kemungkinan Dipersoalkan
Berita

BPH Migas Antisipasi Kemungkinan Dipersoalkan

Tugas mengawasi distribusi BBM di daerah harus diperkuat.

Oleh:
CR-14
Bacaan 2 Menit
Gedung BPH Migas. Foto: Sgp
Gedung BPH Migas. Foto: Sgp

Putusan Mahkamah Konstitusi yang berperan membubarkan BP Migas sebenarnya berimbas pula pada BPH Migas.  Sempat muncul kekhawatiran BPH Migas akan bernasib sama dengan BP Migas. Tetapi lembaga yang mengurusi bisnis hilir ini sudah mempertimbangkan kemungkinan terburuk seperti yang dialami BP Migas.

Saya dan jajaran siap jika suatu saat ada permohonan ke MK menyangkut eksistensi dan kinerja BPH Migas,” kata Kepala Migas, Andi Noorsaman Sommeng, ketika ditemui di sela-sela sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013, di Jakarta, Selasa (22/1) lalu.

Sommeng tak menampik kemungkinan ada orang yang akan mempersoalkan keberadaan BPH Migas seperti halnya BP Migas. Berdasarkan penelusuran hukumonline, saat ini masih ada permohonan pengujian UU Migas di Mahkamah Konstitusi. Serikat Pekerja Pertamina, pemohon perkara ini, ikut meminta tafsir terhadap Pasal 9 ayat (1) UU Migas. Pasal inilah salah satu payung hukum bagi BPH Migas.

Sommeng mengingatkan keberadaan BPH Migas sangat diperlukan masyarakat. Apalagi untuk mengawasi pasar distribusi bahan bakar minyak yang berkarakter terbuka. “Kalau tidak ada BPH Migas, siapa yang mengawasi distribusi migas, apalagi masih ada bahan bakar minyak bersubsidi,” ujarnya kepada hukumoline.

Meskipun tak menampik kemungkinan ada yang mempersoalkan eksistensi BPH Migas. Tetapi Sommeng yakin masyarakat akhirnya akan mengerti dan paham bahwa peran BPH Migas vita, khususnya dalam mendistribusikan bahan bakar minyak secara adil dan merata di tengah masayarakat. Kalau ada sekelompok orang meragukan kinerja BPH Migas dengan mengajukan judicial review ke MK, kata dia, “saya fikir masalahnya adalah ketidakfahaman mengenai peran strategis BPH Migas dalam rangka menjaga keadilan distribusi BBM khususnya BBM bersubsidi”.

Dukungan atas eksistensi BPH Migas antara lain datang dari Hikmahanto Juwana. Saat menyampaikan paparan pada diskusi Tata Kelola Industri Hilir Minyak dan Gas Bumi di Masa Depan, di Jakarta, sepekan setelah putusan MK yang membubarkan BP Migas, Hikmahanto mengatakan BP Migas dan BPH Migas berbeda fungsi dan tidak dapat disamakan. BPH Migas adalah independent regulatory agency, unit kerja di dalam pemerintahan yang bersifat independen. BP Migas adalah badan hukum yang bertindak mewakili pemerintah dalam kontrak dengan kontraktor. Guru Besar Fakultas Hukum UI ini berpendapat BPH Migas tidak dapat dihilangkan jika pemerintah menghendaki regulator yang punya naluri bisnis dan mewakili kepentingan semua pihak.

Lepas dari kekhawatiran, BPH Migas harus bisa meningkatkan fungsi pengawasan distribusi BBM. Pekan lalu, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengingatkan pentingnya menjaga subsidi BBM dan mengawasi distribusi BBM di daerah. Ia meminta pemberian sanksi kepada aparat pemda yang melakukan pelanggaran.

Tags:

Berita Terkait