Reza menjelaskan saat ini BPHN Kemenkumham ingin menggali dari pengalaman dan jam terbang Hukumonine sebagai perusahaan media dalam konteks analisis hukum karena memiliki lingkup kerja yang luas sehingga cocok dengan tugas analisis hukum saat ini.
Tugas analisis hukum tersebut meliputi analisis dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, pembentukan peraturan perundang-undangan, permasalahan hukum, pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian, pelayanan hukum, perizinan, informasi hukum, dan advokasi hukum.
“Analisis hukum bekerja di bagian hilir dan diluar, dan tentu mengalami berbagai tantangan yang diharapkan hasil kerjanya baik, jujur, dan jernih,” ungkapnya.
Lebih lanjut audiensi BPHN dengan Hukumonline merupakan salah satu cara bagaimana menyampaikan informasi sehingga bisa menjadi peringatan dini sebelum dikritik oleh media dan masyarakat umum terhadap kebijakan pemerintah, sehingga analisis hukum menjadi garda terdepan untuk perbaikan hukum.
Terkait analisis dan evaluasi hukum serta eksistensi jabatan fungsional baru yaitu analisis hukum, BPHN Kemenkumham melihat banyak kesamaan yang dikerjakan Hukumonline dan yang analisis hukum lakukan.
Sementara itu Kabag Humas BPHN Kemenkumham, Ruby Friendly juga menyatakan tujuan yang sama terkait publikasi.
“Tujuan ini merupakan upaya kami mempelajari bisnis proses dan adanya manfaat untuk humas terkait publikasi. Produknya pun sama persis dengan Hukumonline yaitu terkait berita dan pemberitaan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan Podcast Youtube,” ujarnya.
