BPJS Kesehatan Siap Benahi Temuan BPKP

Defisit masih membayangi program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tahun 2018 menunjukan utang BPJS Kesehatan yang gagal bayar per 31 Desember 2018 mencapai Rp9,1 triliun. Kepala BPKP, Ardan Adiperdana mencatat ada sejumlah hal yang menyebabkan defisit DJS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ardan melihat ada 3 segmen peserta JKN-KIS yang pendapatan iurannya lebih kecil daripada klaim pelayanan kesehatan. Ketiga segmen itu Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP), dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayar APBD. “Iuran dari 3 segmen ini tidak bisa menutup biaya pelayanan kesehatan mereka,” kata Ardan dalam rapat dengar pendapat di DPR, Senin (27/5/2019). Baca Juga: BPJS Kesehatan Diminta Benahi Hasil Temuan BPKP

Hasil Audit BPKP Tahun 2018 untuk jumlah peserta, iuran, dan klaim layanan.

Dari 208 juta peserta JKN-KIS di tahun 2018 itu, Ardan menghitung sekitar 27,4 juta data kepesertaan bermasalah. Misalnya, 17,17 juta data bermasalah karena NIK tidak lengkap 16 digit dan 10 juta NIK ganda. Kemudian, 50.475 badan usaha belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, 52.810 karyawan belum didaftarkan oleh pemberi kerja sebagai peserta JKN-KIS, dan 2.348 badan usaha melaporkan upah karyawannya lebih rendah dari sebenarnya. Tingkat kolektabilitas iuran peserta PBPU 53,72 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan 60 persen.

BPKP merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengefektifkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi kepesertaan dan kolektibilitas iuran pada segmen peserta BU dan PBPU. Kemudian mempercepat proses pembersihan data kepesertaan yang bermasalah dan pemutakhiran data kepesertaan.

Ardan menyebut hasil audit ini menemukan ada Silpa dana kapitasi di tingkat pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp2,5 triliun. Kemudian terjadi inefisiensi pembayaran klaim layanan di RS sebesar Rp819 milyar karena kontrak antara RS dan BPJS Kesehatan menggunakan tarif untuk kelas RS yang lebih tinggi. “Klaim layanan RS ini kami catat ada di 94 RS yang tersebar lebih dari 14 provinsi,” paparnya.

Siap melaksanakan

Menanggapi hasil audit BPKP itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, mengatakan siap melaksanakan rekomendasi BPKP, kecuali beberapa hal yang perlu dibahas bersama. Menurut Fachmi, bertambahnya jumlah peserta JKN-KIS ikut menambah beban pengeluaran. Sekalipun tingkat kolektabilitas seluruh segmen peserta sangat baik yakni 100 persen, tetap saja dengan iuran yang ada saat ini pasti akan defisit.

Jika seluruh iuran dari setiap segmen peserta digabung dan dihitung, Fachmi menyebut iuran setiap peserta JKN-KIS tahun 2018 besarannya Rp36 ribu per orang. Kemudian total defisit setiap peserta Rp10 ribu per bulan. Selain besaran iuran, persoalan yang menyebabkan defisit yakni pembiayaan pelayanan kesehatan yang sangat besar untuk penyakit berat atau katastropik seperti gagal ginjal, jantung, dan cuci darah.

Biaya untuk pelayanan kesehatan penyakit katastropik menyedot nyaris seperempat dari total klaim biaya pelayanan kesehatan di RS. “Tahun lalu menyedot Rp20,4 triliun dari total seluruh biaya pelayanan kesehatan Rp94 triliun,” urai Fachmi.

Fachmi mengatakan program JKN-KIS mengalami masalah serius di kepesertaan. Karena itu, BPJS Kesehatan butuh dukungan seluruh pihak untuk melakukan penegakan hukum. Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam PP No.86 Tahun 2013 sampai sekarang belum berjalan.”Tanpa penerapan sanksi, kita tidak akan bisa meningkatkan tingkat kolektabilitas,” katanya.

Mengenai hasil audit BPKP yang menyebut ada 50.475 badan usaha yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fachmi mengatakan dari jumlah itu sebanyak 23 ribu badan usaha sudah terdaftar. Untuk badan usaha yang belum membayar iuran sesuai dengan upah pekerja yang sebenarnya, BPJS Kesehatan akan menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek menghitung dari defisit DJS sekitar Rp19 triliun di tahun 2018, pemerintah sudah memberi bantuan Rp10 triliun, dan masih ada sisa defisit Rp9,1 triliun. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah defisit ini, pemerintah telah membayar iuran PBI di muka sampai Oktober 2019, totalnya Rp21,8 triliun.

Upaya lain menerbitkan sejumlah regulasi antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No.36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap pedoman pencegahan fraud dalam program JKN. Nantinya, pedoman ini akan dilampirkan dalam hasil revisi Permenkes No.36 Tahun 2015.

Nila menjelaskan pihaknya telah meninjau ulang jenis dan klasifikasi RS. Misalnya, dari 24 RS tipe A, sebanyak 22 RS sesuai dan 2 RS tidak sesuai. Kemudian dari 319 RS tipe B, sebanyak 131 RS sesuai dan 188 tidak sesuai. Mengenai dana Silpa kapitasi, Nila mengakui ada kendala penggunaan dana kapitasi seperti perencanaan dan pemanfaatan. Kemudian ada pemahaman yang kurang untuk pengadaan barang dan jasa.

Data kepesertaan bermasalah

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu persoalan yang harus dibenahi yakni kepesertaan. Menurutnya, perlu dihitung berapa manfaat yang dapat diberikan program JKN-KIS kepada peserta PBPU dengan iuran yang ada sekarang. Kepatuhan juga harus ditegakan agar prinsip gotong royong dalam program JKN-KIS bisa dibangun. BPJS Kesehatan juga harus maksimal dalam menjalankan kinerjanya. Misalnya, dalam kontrak kinerja 2018 disepakati target kolektabilitas iuran peserta PBPU 60 persen, tapi realisasinya BPJS Kesehatan hanya mampu 53,72 persen.

Selanjutnya soal validitas data kepesertaan, sebagaimana hasil audit BPKP ada 27,4 juta data peserta yang bermasalah. Menurut Sri Mulyani walau jumlah itu tidak besar jika dibandingkan dengan jumlah total peserta JKN-KIS, tapi ini terkait integritas sistem BPJS Kesehatan. Oleh karenanya BPJS Kesehatan harus segera melakukan pembersihan dan pemutakhiran data.

Untuk Silpa dana kapitasi sebesar Rp2,5 triliun, Sri Mulyani, mengatakan masalah ini sudah dibahas dalam rapat internal pemerintah. Untuk memanfaatkan dana ini butuh revisi beberapa regulasi seperti Permenkes No.21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Faskes Tingkat Pertama Milik Pemda. Dana Silpa ini bisa mengurangi jumlah defisit DJS BPJS Kesehatan.

Mengenai kenaikan besaran iuran PBI, Sri mengatakan tidak langsung pemerintah telah melakukan itu dengan cara meningkatkan jumlah PBI dan melakukan pembayaran di muka untuk beberapa bulan ke depan. Dalam rangka mengatasi defisit ini seluruh pihak harus berupaya semaksimal mungkin untuk berkontribusi. Misalnya, BPJS Kesehatan bisa melakukan upaya sesuai kewenangannya, begitu juga dengan Kementerian Kesehatan.

Jika sampai Desember 2019 berbagai upaya itu telah dilakukan secara optimal tapi belum mampu mengatasi seluruh defisit tahun 2018 yang totalnya Rp9,1 triliun, Kementerian Keuangan akan mengalokasikan bantuan melalui APBN. “Kami keberatan kalau menjadi pembayar pertama. Kami nanti menjadi pembayar terakhir setelah semua pihak melakukan upaya maksimal,” tegas Sri.

Sri menyebut JKN-KIS merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo untuk membangun SDM. Atas dasar itu semua pihak harus berkontribusi agar program ini berkelanjutan. Selain defisit tahun 2018 sebesar Rp9,1 triliun, Sri menghitung potensi defisit tahun 2019 sekitar Rp7,5 triliun. Dalam RUU APBN tahun 2020, Sri mengatakan semua kebijakan khususnya terkait JKN-KIS harus diperbaiki mulai dari target, tarif, manfaat, sistem, pencegahan fraud, dan kategori RS.

Pembenahan itu mutlak dilakukan agar kebutuhan anggaran bisa diprediksi secara baik. “Kalau sekarang kami deg-degan, sudah membayar iuran PBI sesuai jumlahnya tapi ternyata masih ada tagihan yang tidak terprediksi,” katanya.