Menurut Yasin, KPK tidak mau perseteruan antara KPK dan Polri terulang. Makanya, KPK akan mengedepankan koordinasi yang harmonis dengan Polri. Yasin juga berharap Polri yang telah membentuk tim internal dapat menyelesaikan persoalan di rumahnya’ sendiri.
“Alangkah baik kita tangkap ikannya, tapi kita keruk airnya. Kita akan mendorong bekerjasama, kita tidak akan beri toleransi terhadap pelanggaran. Diaudit dulu, tidak bisa gegabah main serang, itu tidak bagus,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar mengatakan pemberian dana Freeport didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polda Papua. MoU ini, kata Boy, diketahui oleh Mabes Polri. “Selama ini (MoU) yang berjalan antara Polda Papua dan Freeport,” ujarnya.
Dalam MoU, urai Boy, disebutkan bahwa dana yang diberikan Freeport adalah bentuk dukungan sukarela untuk pelaksanaan tugas Polri. Makanya, pemberian dana tersebut juga bukan untuk perorangan, tetapi institusi. Sementara, uang sebesar Rp1,250 juta diberikan kepada anggota Polri yang tidak pulang ke kampung halaman.
“Tentu wajar harus dibekali dengan insentif yang diperlukan untuk keperluan di luar yang sudah ada di situ. Coba kalau Rp1,250 juta dibagi 30 hari saja, berarti 40 ribuan satu hari. Uang saku untuk warung saja belum tentu ada di sana. Dia mau ke warung saja, mesti turun, dari mile 74 misalkan, yang dia tugas di kawasan sana dekat Gressberg itu harus turun ke bawah 2,5 jam untuk bisa membelanjakan uangnya itu,” jelas Boy.
Boy menegaskan bahwa meski menerima dana Freeport, tetapi Polri akan tetap menjaga independensi. “Jadi kalau keberpihakan, keberpihakan untuk apa? Yang jelas ini dalam rangka Harkamtibmas. Sekarang perselisihan antara karyawan tentu diselesaikan dengan mekanisme yang ada. Tentu mekanismenya bipartit dan tripartit dengan mengikutsertakan unsur pemerintah. Para pekerja harus sadar tidak boleh melakukan anarki untuk memperoleh hak-haknya itu,” pungkasnya.
Anggota Komisi Kepolisian Nasional Novel Ali mengatakan seyogianya pemberian dana pengamanan dilakukan secara terbuka ke publik. Langkah itu dilakukan agar tidak terdapat dugaan suap. Makanya perlu dilakukan dengan mekanisme yang berlaku. Kendatipun Freeport telah mengalokasikan dana, tetap mekanisme dilakukan secara terbuka ke publik.
“Apalagi Polri sudah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara yang cukup besar, maka bila menerima dana harus sesuai mekanisme dan jangan sampai melenaggar Undang-Undang Polri itu sendiri,” ujarnya.
