Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Taufiequrachman Ruki, menyatakan diperlukan tata kelola bank sentral yang baik agar pejabat tinggi Bank Indonesia (BI) tidak perlu tersandung perkara dalam setiap akhir masa jabatannya.
Sebagai pembicara kunci dalam seminar nasional "Tata Kelola Bank Sentral" di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (10/10), Ruki mencatat hampir setiap pejabat tinggi BI harus berhadapan dengan masalah hukum pada akhir periode masa jabatannya.
"Ini sebenarnya mencerminkan betapa berat beban tugas BI," ujarnya.
Mantan Gubernur BI Soedrajad Djiwandono dan Syahril Sabirin, lanjut Ruki, tercatat harus berurusan dengan masalah pencairan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menyebabkan tiga pejabat tinggi BI dipidana.
Setelah itu, giliran Burhanuddin Abdullah yang menjalani proses hukum dalam kasus aliran dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Bahkan, kata Ruki, BI ketika dipimpin oleh Boediono yang saat ini menjabat Wakil Presiden masih tersandung kasus PT Bank Century Tbk.
"Saya melihat persoalan ini dari aspek 'Good Governance' yang perlu dicermati, perlu diciptakan tata kelola yang baik di Bank Indonesia," ujarnya.
Ruki mengatakan saat ini telah tersedia dua perangkat hukum sebagai perangkat pengawasan terhadap BI untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja.
Perangkat hukum itu adalah UU No. 7 Tahun 2001 tentang Mata Uang yang menyatakan tidak ada batasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan rupiah.
















