Sedangkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyatakan tidak ada batasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan atau kegiatan pengawasan bank setelah fungsi tersebut berpindah ke OJK.
"Dengan adanya dua UU tersebut maka BI semakin dikontrol dan diharapkan bisa memperbaiki tata kelolanya," kata Ruki.
Beberapa permasalahan yang pernah ditemukan BPK dari hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BI di antaranya BLBI, aliran dana YPPI, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century, pengelolaan dana karyawan BI di Yayasan Kesejahteraan Karyawan BI dan Dana Pensiun BI, tukar menukar aset BI dengan salah satu bank BUMN, serta penandatanganan kontrak pencetakan uang.
Laporan keuangan tahunan BI pernah mendapatkan opini disclaimer (tidak memberikan opini) dari BPK pada era krisis moneter 1999.
Pada periode 1999 hingga 2002 BI berupaya memperbaiki diri sehingga mendapat opini wajar dengan pengecualian.
Sejak 2003 hingga 2012, menurut Ruki, BI telah berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Namun, menurut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, BI masih harus memperbaiki diri agar bisa menjadi lembaga independen yang akuntabel dan transparan.
















