Sementara itu, anggota asal Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Sofyan Mile sepakat BPKP memang harus bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, kinerja BPKP harus meningkat, ujar Sofyan mewanti-wanti.
Didi memahami keinginan kalangan legislatif. Memang benar, BPKP seharusnya bukan melakukan financial audit, melainkan performance audit, ungkap Didi yang baru dua bulan mengepalai BPKP. Didi mengaku hingga kini sudah memberhentikan 600 auditor BPKP yang buruk kinerjanya.
Tak Perlu Tambah Wewenang
Meski memiliki peran tersendiri, Didi mengaku tak mau mengejar wewenang. Benar, BPK dikuatkan dalam UUD 1945. Kami hanya didirikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Namun kami merasa sudah cukup.
Didi mencontohkan rekening gelap di sejumlah departemen. Menurut Didi, yang berwenang menertibkan rekening liar tersebut adalah Menteri Keuangan. Kami sudah mengawasinya sejak 2001, ujar Didi yang berlatar belakang karir kepolisian.
Selain itu, Didi juga menyoroti inventarisasi aset negara. Pendataan kekayaan negara ini adalah wewenang Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Kami tahu, dari hasil pengawasan, masih 90 persen yang belum kelar. Namun itu bukan wewenang kami untuk memberesinya.
