BPOM Tegaskan Pelabelan BPA Jadi Prioritas
Terbaru

BPOM Tegaskan Pelabelan BPA Jadi Prioritas

Demi melindungi masyarakat konsumen.

Oleh:
Fitri Novia Heriani
Bacaan 3 Menit
BPOM Tegaskan Pelabelan BPA Jadi Prioritas
Hukumonline

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah melakukan pembahasan revisi Peraturan BPOM No 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan. Revisi difokuskan terhadap pelabelan bahan kimia Bisfenol A (BPA) pada galon guna ulang beredar di masyarakat.

Revisi penting dilakukan mengingat banyaknya galon isi ulang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena mengandung BPA. Berdasarkan data mutakhir BPOM, 96% galon bermerek yang beredar luas di masyarakat dari jenis plastik polikarbonat yang mengandung BPA. Hanya 3,6% galon air minum kemasan yang menggunakan kemasan Polyethylene Terephthalate (PET) PET.

“Level migrasi BPA pada galon polikarbonat yang beredar luas di masyarakat "sudah sangat mengkhawatirkan", berdasarkan hasil uji komprehensif pada fasilitas produksi dan distribusi air kemasan kurun 2021-2022,” kata Deputi Pengawasan Pangan BPOM, Rita Endang, Senin (13/6).

Baca:

Sebelumnya Rita menyebutkan bahwa hasil pengecekan menunjukkan ada 3,4% dari total sampel galon air minum pada sarana distribusi dan peredaran yang level migrasi BPA-nya sudah di atas ambang batas aman 0,6 bpj," ungkapnya. Sedangkan hasil uji juga menunjukkan level migrasi yang mengkhawatirkan, berada di antara ambang batas 0,05 - 0,6 bpj, mencapai 46,97% dari total sampel pada sarana distribusi dan peredaran serta 30,91% pada sarana produksi.

Karena itulah, lanjutnya, pemerintah menganggap perlu memprioritaskan pelabelan risiko BPA pada galon polikarbonat untuk melindungi dan mengedukasi publik luas serta untuk menghindarkan pemerintah dan kalangan produsen dari kemungkinan munculnya gugatan hukum terkait kesehatan produk air kemasan di masa datang.

Berdasarkan draft peraturan pelabelan yang disusun BPOM, jenis galon yang beredar luas di masyarakat tersebut wajib membubuhkan label peringatan "Berpotensi Mengandung BPA" kurun tiga tahun sejak peraturan disahkan. Kekecualian berlaku bagi produsen yang mampu memperlihatkan hasil laboratorium yang menunjukkan level deteksi BPA pada kemasannya di bawah ambang yang ditetapkan BPOM.

Tags:

Berita Terkait