PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyatakan siap digugat secara hukum oleh para pensiunan yang menuntut pembayaran uang pesangon dari bank plat merah tersebut.
"Kami siap, pada 2007 BRI juga pernah digugat melalui Pengadilan Negeri Medan lalu Pengadilan Tinggi terus sampai ke MA,"kata Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali saat jumpa pers di Jakarta, Senin (13/5).
Dia menambahkan pada 2009 diputuskan bahwa apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ali menegaskan, BRI akan menerima tuntutan para pensiunan tersebut jika memang terbukti tidak melakukan kewajiban sesuai dengan aturan di dalam UU Ketenagakerjaan itu.
"Kami akan bayar kok, tapi tolong tunjukkan kepada kami aturan yang mewajibkan kami membayar tuntutan tersebut," ujar Ali.
Menurut dia UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur bahwa seorang pensiunan tidak bisa mendapatkan uang pensiun dan uang pesangon sekaligus, ia harus memilih salah satu di antaranya. "Di dalam Undang-Undang itu kan tertulis "atau", bukan "dan". Itu masalahnya," kata Ali.
Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 167 ayat 1, BRI melakukan perhitungan atau perbandingan pesangon dengan manfaat pensiun (uang pensiun) dalam 3 (tiga) kondisi hasil yang berbeda yakni, jumlah uang pensiun yang diterima lebih kecil dari pesangon (Uang pensiun (Pesangon), maka selisih kekurangannya (Kompensasi) akan dibayar oleh BRI.
Kedua, jumlah uang pensiun yang diterima sama dengan pesangon (Uang pensiun = Pesangon), maka tidak ada kewajiban bagi BRI untuk membayarkan Kompensasi kepada pensiunan. Ketiga, jumlah uang pensiun yang diterima lebih besar dari pesangon, maka atas kelebihan tersebut tidak perlu dikembalikan oleh para pensiunan dan merupakan penghargaan perusahaan bagi para pensiunan.
Dari hasil penetapan perhitungan di atas, lanjut Ali, manajemen telah menetapkan dan membayarkan selisih kurang atas besaran manfaat pensiun dibanding dengan pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang.
BRI sendiri telah membayarkan kepada 953 pensiunan yang berhak dari keseleruhan sebanyak 6.888 pensiunan yang pensiun normal mulai 25 Maret 2003 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan realisasi dana sebesar Rp27,5 miliar.
"Masih ada 667 pensiunan yang sedang diproses, kami harapkan Semester I (satu) tahun ini selesai," ujar Ali.
Namun demikian, Ali menambahkan, pihaknya siap bertemu dan berdialog dengan para pensiunan tersebut untuk membahas tentang aturan dalam UU No.13 Tahun 2003 tersebut. "Kami sudah melakukan roadshow ke beberapa kota, ke tempat para pensiunan untuk membedah satu-satu terkait aturan tersebut. One on one meeting pun kami siap," ujarnya.
