Lima belas tahun berdiri, kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners (AHP) melebarkan sayap dengan membuka cabang di Surabaya, Jawa Timur. Managing Partner AHP Surabaya, Yogi Sudrajat Marsono mengatakan pembukaan cabang ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan jasa hukum kepada klien.
Selama ini, Yogi berujar, berdasarkan data statistik yang dilihatnya banyak transaksi-transaksi yang dipegang oleh law firm Jakarta. Padahal, kegiatan usaha tersebut ada di Surabaya, transaksinya pun dilakukan di Surabaya.
“Nah kita mencoba untuk hadir di sana, kita tawarkan kualitas, kita tawarkan jasa yang sama dengan kantor kita di Jakarta, tapi ya kita menjalankan kegiatan dari sana. Ada tim yang mendedikasikan dirinya di Surabaya,” ujar Yogi kepada hukumonline melalui sambungan telepon, Selasa (5/1).
Surabaya dipilih oleh AHP sebagai pilot project kantor cabang pertama dengan pertimbangan adanya masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membagi dua poros pembangunan yakni poros barat dengan pusat di Jakarta, dan poros timur yang berpusat di Surabaya. Pemerintahan yang baru, kata Yogi, juga seringkali menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia akan mengarah ke Timur.
“Ditambah Surabaya dan Jawa Timur secara keseluruhan itu pertumbuhan ekonominya selama lima tahun terakhir luar biasa pesat. Bahkan dia sudah ada di level Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kita lihat opportunity-nya dari pertumbuhan ekonomi nyata di Jawa Timur ini dikaitkan dengan rencana pemerintahan Jokowi untuk lebih membangun daerah timur Indonesia,” ungkap Yogi.
Masih menganut satu sistem hukum yang sama, Yogi tak merasa ada hambatan yang cukup berarti untuk lawyer Indonesia berpraktik memberikan jasa hukum di seluruh wilayah Indonesia di luar Jakarta, termasuk di Surabaya.
“Ya mostly menurut saya sama ya karena sistem hukumnya juga nggak beda. Nggak ada sesuatu yang membedakan, nggak ada sesuatu yang menghambat konsultan hukum untuk bisa memberikan jasanya di seluruh Indonesia. Jadi tantangan dan hambatan sama oportunitasnya sih sama aja antara Jakarta dan Surabaya,” katanya.
Paling-paling, Yogi melanjutkan, tantangan yang benar-benar terlihat adalah kebiasaan pelaku usaha sekitar kalau butuh jasa hukum mereka tahunya ya ke law firm Jakarta karena seakan-akan semua harus berpusat di sana.
Pendirian cabang yang sudah direncanakan sejak awal tahun lalu itu kini sudah efektif berjalan selama tiga bulan. Di Kota Pahlawan tersebut Yogi selaku nahkoda dibantu oleh dua associate dari kantor AHP pusat, dan dua lawyer yang asli berasal dari Jawa Timur.
Terkait sumber daya manusia, Yogi mengatakan AHP Surabaya akan merekrut putra-putri daerah untuk membantu mengembangkan kantor di sana. “Kita sudah mulai dari awal merekrut local talent ya, lulusan universitas sana kayak Airlangga (Universitas Airlangga, red), dan Ubaya (Universitas Surabaya, red),” tutur Yogi.
“Nah ke depannya pun akan dari local talent. Mungkin nanti dari Universitas Brawijaya dan yang lain juga gitu ya. Jadi nanti kita akan localize lah,” lanjutnya.
Sebagai pilot project, Yogi mengatakan tak tertutup kemungkinan akan ada AHP cabang-cabang lain untuk melingkupi wilayah Indonesia yang sangat luas di kemudian hari. Go local, istilah Yogi. Go local ini dirasa pas sehubungan dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Dengan mulainya MEA, akses ke daerah, tidak hanya Jakarta, seharusnya lebih terbuka untuk pelaku usaha dari mana pun. Nah karena itu bisa jadi ada daerah lain yang pertumbuhannya pesat dan membutuhkan supply jasa, salah satunya jasa hukum. Entah Batam atau manapun, kita nggak ada yang tahu kemudian hari tapi pilot project-nya dilihat dari Surabaya dulu,” ucap Yogi.
Untuk diketahui, AHP bukan lah law firm pertama yang mempunyai cabang di luar Jakarta. Berdasarkan info yang dihimpun hukumonline, kantor hukum milik mantan Menteri Kehakiman Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ihza & Ihza Law Firm, juga sempat membuka cabang di Bali dan Tanjung Pandan, Belitung.
Selama ini, Yogi berujar, berdasarkan data statistik yang dilihatnya banyak transaksi-transaksi yang dipegang oleh law firm Jakarta. Padahal, kegiatan usaha tersebut ada di Surabaya, transaksinya pun dilakukan di Surabaya.
“Nah kita mencoba untuk hadir di sana, kita tawarkan kualitas, kita tawarkan jasa yang sama dengan kantor kita di Jakarta, tapi ya kita menjalankan kegiatan dari sana. Ada tim yang mendedikasikan dirinya di Surabaya,” ujar Yogi kepada hukumonline melalui sambungan telepon, Selasa (5/1).
Surabaya dipilih oleh AHP sebagai pilot project kantor cabang pertama dengan pertimbangan adanya masterplan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang membagi dua poros pembangunan yakni poros barat dengan pusat di Jakarta, dan poros timur yang berpusat di Surabaya. Pemerintahan yang baru, kata Yogi, juga seringkali menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia akan mengarah ke Timur.
“Ditambah Surabaya dan Jawa Timur secara keseluruhan itu pertumbuhan ekonominya selama lima tahun terakhir luar biasa pesat. Bahkan dia sudah ada di level Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kita lihat opportunity-nya dari pertumbuhan ekonomi nyata di Jawa Timur ini dikaitkan dengan rencana pemerintahan Jokowi untuk lebih membangun daerah timur Indonesia,” ungkap Yogi.
Masih menganut satu sistem hukum yang sama, Yogi tak merasa ada hambatan yang cukup berarti untuk lawyer Indonesia berpraktik memberikan jasa hukum di seluruh wilayah Indonesia di luar Jakarta, termasuk di Surabaya.
“Ya mostly menurut saya sama ya karena sistem hukumnya juga nggak beda. Nggak ada sesuatu yang membedakan, nggak ada sesuatu yang menghambat konsultan hukum untuk bisa memberikan jasanya di seluruh Indonesia. Jadi tantangan dan hambatan sama oportunitasnya sih sama aja antara Jakarta dan Surabaya,” katanya.
Paling-paling, Yogi melanjutkan, tantangan yang benar-benar terlihat adalah kebiasaan pelaku usaha sekitar kalau butuh jasa hukum mereka tahunya ya ke law firm Jakarta karena seakan-akan semua harus berpusat di sana.
Pendirian cabang yang sudah direncanakan sejak awal tahun lalu itu kini sudah efektif berjalan selama tiga bulan. Di Kota Pahlawan tersebut Yogi selaku nahkoda dibantu oleh dua associate dari kantor AHP pusat, dan dua lawyer yang asli berasal dari Jawa Timur.
Terkait sumber daya manusia, Yogi mengatakan AHP Surabaya akan merekrut putra-putri daerah untuk membantu mengembangkan kantor di sana. “Kita sudah mulai dari awal merekrut local talent ya, lulusan universitas sana kayak Airlangga (Universitas Airlangga, red), dan Ubaya (Universitas Surabaya, red),” tutur Yogi.
“Nah ke depannya pun akan dari local talent. Mungkin nanti dari Universitas Brawijaya dan yang lain juga gitu ya. Jadi nanti kita akan localize lah,” lanjutnya.
Sebagai pilot project, Yogi mengatakan tak tertutup kemungkinan akan ada AHP cabang-cabang lain untuk melingkupi wilayah Indonesia yang sangat luas di kemudian hari. Go local, istilah Yogi. Go local ini dirasa pas sehubungan dengan dimulainya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Dengan mulainya MEA, akses ke daerah, tidak hanya Jakarta, seharusnya lebih terbuka untuk pelaku usaha dari mana pun. Nah karena itu bisa jadi ada daerah lain yang pertumbuhannya pesat dan membutuhkan supply jasa, salah satunya jasa hukum. Entah Batam atau manapun, kita nggak ada yang tahu kemudian hari tapi pilot project-nya dilihat dari Surabaya dulu,” ucap Yogi.
Untuk diketahui, AHP bukan lah law firm pertama yang mempunyai cabang di luar Jakarta. Berdasarkan info yang dihimpun hukumonline, kantor hukum milik mantan Menteri Kehakiman Prof. Yusril Ihza Mahendra, Ihza & Ihza Law Firm, juga sempat membuka cabang di Bali dan Tanjung Pandan, Belitung.