Sekedar informasi, PTBA telah memperoleh ijin KP Penyelidikan Umum dari Dirjen Pertambangan Umum terhadap wilayah seluas 45.750 Ha, pada 20 Desember 1990. Wilayah itu seluruhnya masuk dalam bagian Provinsi Sumsel, antara lain: Arahan, Banjarsari, Air Selero, Kungkilan, Bunian, Sukamerindu dan Bukit Kendil. Namun, dalam beberapa kali masa perpanjangan, wilayah itu tak lagi seluas saat pertama kali saat PTBA memperoleh ijin KP Penyelidikan Umum.
Dari penyeldikian umum, perusahaan yang berdiri tahun 1950 itu akhirnya memperoleh ijin KP Eksplorasi atas ketujuh wilayah tersebut. Untuk wilayah Bukit Kendil, Kungkilan, Bunian dan Sukamerindu (kode KP Eksplorasi: DU 1477) ijin eksplorasi diperoleh pada 1992. Sedangkan wilayah Arahan, Banjarsari dan Air Selero (DU 1587) diperoleh pada 1995.
Ijin itu kemudian diperpanjang beberapa kali. Untuk wilayah Kungkilan, Bunian dan Sukamerindu, perpanjangan terakhir KP Eksplorasi dikeluarkan pada 2 Desember 1997. Namun, kode wilayahnya diganti menjadi KW 97 PP 0350 seluas 10.310 Ha. KP itu berlaku hingga 26 Oktober 1998. Sedangkan ijin KP Eksplorasi DU 1587 perpanjangan terakhir dikeluarkan pada 14 April 2000, dengan kode KW 98 PP 0042 seluas 16.180 Ha. Ijin itu sekaligus menggabungkan KP KW 97 PP 0350, yang berlaku selama satu tahun.
Total luas wilayah penggabungan kedua KP tersebut (KW 98 PP 0042 dan KW 97 PP 0350) menjadi 26.670 Ha. Wilayahnya meliputi Arahan, Banjarsari, Air Serelo, Kungkilan, Bunian dan Sukamerindu. Kode wilayahnya kemudian ditetapkan menjadi KW 97 PP 0350. Setelah adanya penggabungan tersebut, ijin KP Eksplorasi kemudian diperpanjang dan berlaku sampai 25 Oktober 2003. Ijin KP ini lah yang kemudian dicabut oleh Bupati Lahat.
Pencabutan ijin itu membuat berang PTBA. Bukan hanya Bupati Lahat saja, tapi juga ada tujuh pihak lain yang digugat perusahaan yang tahun ini menargetkan volume penjualan sebesar 13 juta ton tersebut. Ketujuh pihak itu antara lain: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lahat, Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Provinsi Sumsel c.q. Gubernur Sumsel. Lalu PT Mustika Indah Permai, PT Bukit Bara Alam, PT Muara Alam Sejahtera, PT Bara Alam Utama, dan PT Bumi Merapi Energi. Kelima tergugat yang terakhir disebutkan adalah perusahaan pertambangan swasta yang mendapat izin KP baru dari Bupati Lahat. Rencananya sidang perdana akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lahat pada 18 Februari 2007.
Menurut kuasa hukum PTBA, Perry Cornelius, tindakan Bupati Lahat yang membatalkan KP milik PTBA dan menerbitkan lima KP baru telah melebihi batas kewenangannya sebagai penguasa. Soalnya, penerbitan lima KP baru itu menimbulkan tumpang tindih (overlap) dengan wiliyah KP milik perusahaan yang sebagian kegiatan penambangannya berada di Unit Pertambangan Tanjung Enim–wilayah Lahat dan Kabupaten Muara Enim–milik PTBA.
Apalagi, sambung Perry, PTBA sudah lebih dulu memiliki hak KP terhadap wilayah yang dibatalkan oleh Bupati Lahat. Buktinya, kata dia, selama belasan tahun perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) tahun 2002 itu telah melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, bahkan eksploitasi di lintas kabupaten antara Lahat dan Muara Enim. Bupati Lahat telah mengabaikan hak-hak hukum PTBA untuk mendapatkan prioritas atau hak untuk didahulukan, tuturnya kepada hukumonline.
