Uang panjar adalah uang muka yang dibayar pihak berperkara sejak pendaftaran. Nantinya uang muka ini digunakan untuk menalangi biaya perkara. Jika lebih dari total biaya yang dikeluarkan dalam biaya perkara dikembalikan, jika kurang nanti ditambahkan ketika menghitung total biaya perkara waktu putusan, jelas Djoko. Persoalannya, selama ini banyak sisa uang PBP ini yang tidak baliki ke kantong si pembayar. Biasanya diikhlaskan. nah, uang yang masuk ke pengadilan semacam inilah yang ingin diaudit pengelolaannya oleh BPK.
Selain biaya perkara, ada lagi dana pihak ketiga yang dipegang pengadilan. Antara lain, uang titipan/konsinyasi, Biaya Eksekusi, biaya sita, Somasi, Biaya banding, Kasasi dan PK dan biaya lain seperti biaya reproduksi salinan putusan, biaya pembuatan Surat Keterangan Bebas Perkara Pengadilan (SBPP).
Yang penting bisa diaudit
Menurut Anwar, selama ini MA membuat peraturan sendiri dalam bentuk SK KMA tentang pengelolaan biaya perkara. Keputusan Ketua MA itu, lanjut Anwar, tak pernah mengacu UU PNBP dan biaya perkara tersebut digunakan oleh MA tanpa izin Departemen Keuangan selaku bendahara negara.
Anwar menilai masih mengacunya MA pada peraturan lawas zaman Belanda, HIR dan Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBG) mestinya tidak dijadikan dalih utama. Sebab, aturan tersebut mestinya telah melebur oleh keberadaan UU Keuangan Negara. Padahal, kalau ada aturan baru, aturan lama tidak berlaku lagi, ujarnya dengan nada tinggi.
Anwar menilai institusi penegak hukum lainnya justru lebih kooperatif. Misalnya Kejaksaan Agung (Kejagung-red) yang hendak merapikan uang pengganti tindak pidana korupsi. Kejagung meminta bantuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Polri juga menindaklanjuti rekomendasi audit BPK. Kalau MA masih bandel, keluhnya.
Dalam Buku I Administrasi Perbendaharaan Edisi 2007 yang diterbitkan oleh MA akhir Agustus kemarin, telah disebutkan Jenis-jenis PNBP dari pengadilan, di antaranya Pendapatan uang meja (leges) dan upah Panitera Badan Peradilan (hal-11). Secara langsung, sebenarnya ini merupakan bentuk pengakuan MA bahwa salah satu komponen dalam biaya perkara masuk kategori PNBP.
Sementara jauh hari sebelumnya, pada buku Cetak Biru Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan yang diterbitkan MA pada 2003, isu audit biaya perkara ini ternyata sudah dibahas cukup komprehensif. Praktek selama ini, dana pihak ketiga yang dikelola pengadilan hanya diawasi/diaudit secara internal oleh lembaga pengadilan sendiri. Untuk PN secara melekat kewenangan Ketua Pengadilan untuk mengawasi melaporkan kas pengadilan per tiga bulan, sementara dari Badan Pengawasan juga ada bagian khusus yang memeriksa pengelolaan keuangan tiap-tiap pengadilan, jelas Djoko.
