Sementara dari pihak di luar seperti BPK, audit hanya bisa dilakukan pada sebagian kecil dari dana pihak ketiga, seperti sebagian komponen yang wajib disetorkan ke negara (biaya leges dan materai). Dalam buku Cetak Biru MA yang sama sebenarnya telah direkomendasikan agar MA dan BPK membuat MoU yang intinya menyatakan BPK dapat memeriksa dana pihak ketiga yang dikelola pengadilan. Urgensinya, agar setiap dana yang diterima pengadilan pengadilan, naik dari pemerintah maupun dari masyarakat harus selalu dapat dipertanggungjawabkan.
Khusus untuk biaya perkara, direkomendasikan agar ada ketentuan yang menyatakan bahwa BPK hanya boleh mengaudit seteleh perkara kelar, dan pihak berperkara yang memiliki sisa uang panjar (PBP) tidak mengambilnya dalam waktu tertentu. Namun begitu, rekomendasi ketentuan ini mesti diimbangi dengan pemberian hak pada pengadilan untuk mengelola sendiri dana dari pihak ketiga ini tanpa perlu disetor ke negara. Begitulah bunyi rencana pembaruan MA hampir setengah dasawarsa silam.
